EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RSUD UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Surianto, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D

2012 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Salah satu hal yang penting dalam perubahan adalah ciri sekuensial atau pentahapan waktu dalam perubahan. Seperti perubahan RSUD menjadi BLUD. Paradigma baru sebagai sebuah BLUD juga harus seimbang antara “Enterprising the government” dengan “Public Service Oriented” yaitu tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakang RSUD Undata sebelum menjadi BLUD tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah, masalah biaya pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, sedangkan tarif yang diberlakukan harus kompetitif, dan tuntutan mutu pelayanan yang baik dalam rangka penyelamatan jiwa. Hal ini dapat dicapai apabila RSUD Undata menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Tujuan Penelitian: Mengevaluasi Pelaksanaan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Undata Propinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian: Jenis penelitian yang dilakukan metode analisis deskriptif secara kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Hasil Penelitian: Pelaksanaan Penerapan BLUD berdasarkan hasil kajian evaluasi di RSUD Undata dan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa: penerapan yang sesuai dengan standar yaitu Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan analisis sudah dijalankan dengan baik. Sedangkan penerapan yang belum sesuai dengan kriteria adalah Standar Pelayanan Minimal belum bisa dilaksanakan secara optimal sesuai indikator dan kriteria SPM serta Peran Dinas Kesehatan sebagai Dewan Pengawas belum dilaksanakan oleh karena, belum ada pembentukan Dewan Pengawas, hasil analisis kedua kategori tersebut masih kurang. Kesimpulan: Pelaksanaan Penerapan BLUD RSUD Undata secara umum sesuai dengan acuan Permendagri No 61 tahun 2007. Menunjukkan Pola Tata Kelola, RSB dan Laporan Keuangan sesuai dengan standar sedangkan SPM, Dewan Pengawas belum dijalankan secara optimal sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan.

Background: One of the important things for a change is a sequential characteristic or the phase of time for a change. Such as the change of the State Regional Hospital (RSUD) becomes BLUD. The new paradigm as BLUD must be balance both “Enterprising the Goverment” and “Public Service Oriented” which is still oriented on the improvement of service to the community. The background of Undata Hospital before becoming BLUD there were still many complaints addressing to the quality of the hospital services was still low, the problem of health care fee which was getting expensive, wheres, the tariffs imposed had to be compotitive, and the demand of good quality of services in order to rescue the patients. All of this could be achieved if Undata hospital applies the financial management system of the regional public service agency (PPK-BLUD). Purpose Of Research: To evaluate the implementation of Regional Public Service Agency in the regional public hospital (RSUD) of Undata, Central Sulawesi Province. Method Of Research: Type of research done is a descriptive analysis method with the case study design. The samplings conducted in this research are purposive sampling. Research Result: The implentation of regional public service agency (BLUD) based on the result of evaluation study in Undata hospital and in the health departement of Central Sulawesi Province shows that: The implementation based on the standard is namely patterns of governance, business strategy plan, and the report of finicial management with the anlysis has run well. Whereas the implementation which is not in accordance with criteria is the minimum service standard has yet optimally to be implemented related to indicator and criteria of SPM and also the role of health departement as the supervisory board has yet to be implemented because there has no formation of the supervisory board, these two catergories of analysis are still lacking. Conclusion: The implementation of BLUD in the regional public hospital (RSUD) of Undata is generally based on the regulation of The Departement of Internal Affairs No 61 year 2007. It shows the patern of governance, business strategy plan and financial report in accordance with standard set while the minimum service standard and the supervisory board have not run optimally within the standard and criteria set.

Kata Kunci : PPK-BLUD, Penerapan BLUD, Rumah Sakit, Stakeholders