IMPLEMENTASI TUNTUTAN UNTUK DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

RR KURNIA SETIAWATI, Kunthoro Basuki, S.H.,M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi uitvoerbaar bij voorraad pada penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu tuntutan uitvoerbaar bij voorraad dan mengkaji hambatan apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan menggunakan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Analisis Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dideskripsikan, dikelompokkan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat yang kemudian diambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Hasil penelitian adalah pertama, putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) pada Pengadilan Hubungan Industrial belum pernah diterapkan. Uitvoerbaar bij voorraad yang dimohonkan oleh tenaga kerja selalu ditolak atau belum pernah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam mengembalikan atau memulihkan ke keadaan semula sebab pada Pengadilan Hubungan Industrial hanya ada upaya hukum kasasi. Kedua Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) karena pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dimaksudkan dengan uitvoerbaar bij voorraad oleh para hakim ternyata bukanlah putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) seperti dalam Hukum Acara Perdata melainkan provisi yang masuk Putusan Sela. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menolak suatu tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pasal 96 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat hambatan normatif yaitu pada dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam menolak tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, aturan yang mengatur secara khusus lebih diutamakan daripada yang mengatur secara umum karena penerapan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bersifat Imperatif sehingga menggunakan putusan provisi.

This research is aimed at studying the implementation of uitvoerbaar bij voorraad on the settlement of disputes in the Court of Industrial Relations, studying the basic considerations of the Judge in deciding a lawsuit of uitvoerbaar bij voorraad and studying the obstacles in the implementation of uitvoerbaar bij voorraad judgment in the Court of Industrial Relations. This research belongs to a normative-empirical research employing library research to collect secondary data and field research to collect primary data. The data collected from both the library and field research were analyzed descriptive-qualitatively. Secondary law materials in the form of legal opinion were described and classified in order to seek differences and similarities from which a conclusion could be drawn. There research employed sociology of law and political of law. The first result of the research shows that immediately-enforceable judgment (uitvoerbaar bij voorraad) in the Court of Industrial Relations has not been implemented yet. The Panel of Judges has never granted Uitvoerbaar bij voorraad petitioned by the labor force. It is caused by the difficulties found in performing restoration to original condition, since there are only two types of cassation law in the Court of Industrial Relations. The second result shows that the basic consideration of the Panel of Judges in declining the petitions of immediately-enforceable judgment (uitvoerbaar bij voorraad) is the fact that what is called uitvoerbaar bij voorraad by the judges is not the same immediately-enforceable judgment (uitvoerbaar bij voorraad) found in the Civil Procedural Law, but is the provision of the Interim Meascure. The basic considerations used by the Judges in declining a demand of uitvoerbaar bij voorraad issued by the Prosecutor in the Court of Industrial Relations are Article 96 of Act Number 2 of 2004 regarding the Settlement of Industrial Relations Disputes and Article 155 of Act Number 13 of 2003 regarding Employment. The third result shows that there is normative obstacles, that is on the legal basis utilized by the judges of the Court of Industrial Relations in objecting the demand of uitvoerbaar bij voorraad, regulations that specifically regulate are more prioritized than that of generally regulate due to the implementation of Article 96 of Act Number 2 of 2004 regarding the Settlement of Indutrial Relations Disputes and Article 155 of Act Number 13 of 2003 regarding the Employment is imperative. Consequently, it uses temporary disposal.

Kata Kunci : Putusan uitvoerbaar bij voorraad, Pengadilan Hubungan Industrial, Implementasi.