EKONOMI PERTIMAHAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

IBRAHIM, Prof. Dr. Joko Siswanto

2011 | Disertasi | S3 Ilmu Filsafat

Filsafat Pancasila adalah norma dasar dalam aktivitas ekonomi bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila sebagai turunannya menjadi ruh bagi pengembangan ekonomi dan idealnya menjadi acuan dalam segala aktivitas ekonomi yang berkembang di level kebijakan dan aktivitas masyarakat. Konsep Filsafat Pancasila di tingkatan praktis, nampaknya sebatas menjadi simbol tekstual karena pengembangan ekonomi justru menjauh dari nilai-nilai dasar tersebut. Timah yang menjadi kekayaan alam tidak terbarukan dan tidak tergantikan dikelola secara eksploitatif dengan mengesampingkan nilai-nilai yang melekat dalam ideologi negara. Penelitian ini ingin menelusuri corak pertimahan yang berlangsung, memberikan telaah kritis, dan merekomendasikan perspektif baru bagi impelementasi Filsafat Pancasila dalam penataan baru pertimahan. Penelitian ini adalah penelitian filosofis yang bercorak kualitatif dengan mengambil topik masalah aktual, yaitu ekonomi pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang diperkaya dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, interpretatif, kesinambungan historis, abstraksi, dan heuristika. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, mencermati sejarah pertimahan dan praktik pertimahan yang berlangsung hingga sekarang, corak hegemonik dan kapitalistik adalah fenomena yang mengiringi proses eksploitasi tersebut. Corak hegemonik ditandai dengan usaha-usaha penguasa dalam berbagai rezim untuk menjustifikasi kepemilikan sumber daya timah dan aktivitas pengelolaannya dalam domain hegemonik, sedangkan karakteristik kapitalistik melekat pada pola pengelolaan yang hanya mementingkan aspek eksploitatif dan akumulasi modal berbagai aktor dengan tinggalan krisis lingkungan dan dekadensi moral. Kedua, cara pandang pemerintah pusat dan daerah yang tidak visioner dan cenderung pragmatis, jeratan pengusahapebisnis- mafia yang bekerja secara hegemonik dan kapitalis, serta konflik di antara masyarakat menjadi faktor-faktor penting yang menyebabkan situasi ini tetap berlangsung. Dua hal tersebut menjadi penanda bahwa terjadi disorientasi nilai-nilai Filsafat Pancasila dalam ekonomi pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketiga, perspektif Filsafat Pancasila adalah hal yang harus diperhatikan dalam penataan baru ekonomi pertimahan melalui cara-cara yang mengacu pada sila demi sila Pancasila, yaitu (1) dimensi religiusitas dalam kerangka kearifan lokal, (2) Pertambangan berbasis solidaritas, sosialitas, dan moralitas lingkungan, (3) Meminimalisir kapitalisasi, menguatkan kebersamaan, dan merevitalisasi Pendidikan Pancasila, (4) Mencegah hegemoni dan reformulasi kebijakan pertimahan, dan (5) Aktivitas Hulu dan Hilir yang seimbang dalam rangka memantapkan semangat Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Philosophy of Pancasila is a basic norm in Indonesian Nation economic activity. The economy of Pancasila as its derivation becomes the spirit for economic development and ideally becomes reference in all economic activities developing at policy level and society activity. Concept of Philosophy of Pancasila in practical level seems to be a textual symbol because the economic development is even getting far from those fundamental values. Tin, as a nonrenewable and irreplaceable natural resource, has been exploitatively managed by putting aside the attaching values in the state ideology. This research wanted to trace the ongoing tin character, give critical analysis, and recommend a new perspective for the Philosophy of Pancasila implementation in a new tin structuring. This research is a philosophy research that has a qualitative characteristic by taking actual problem topic, i.e. tin economy in Bangka Belitung Islands Province. It was a literature research enriched with data collection from various sources, i.e. interview, observation, and documentation. Data analysis technique used in this research was descriptive, interpretative, historical continuity, abstraction, and heuristic. This research yielded some important findings. First, it took close attention of tin history and tin practice that has been ongoing up to this moment; hegemonic and capitalistic character is a phenomenon getting along this exploitation process. Hegemonic character was signed by authority efforts in various regimes to justify tin natural resource ownership and its management within hegemonic domain, while capitalistic characteristic attached to management pattern which merely prioritized exploitative aspect and capital accumulation from various actors by leaving environment crisis and moral decadence. Second, central and local government point of view that was non visionary and tended to be pragmatic, the trap of entrepreneur-businessman-mafia who worked hegemonically and capitalistically, as well as conflict among society became the important factors causing this situation kept going on. Those two things became the sign that there has been disorientation of Philosophy of Pancasila values in tin economic practice in Bangka Belitung Islands Province. Third, Philosophy of Pancasila perspective was the one that must be observed in a new tin economic structuring through some ways referring to every moral principle of Pancasila, i.e. (1) religiosity dimension within local wisdom framework, (2) mining based on solidarity, sociality, and environment morality, (3) Minimize capitalisation, corroborate togetherness, and revitalize Pancasila education, (4) Prevent hegemony and reformulate tin policy, and (5) balance activity of upper and lower course in the framework of placing spirit of Social Justice for All Indonesian People on a firm basis.

Kata Kunci : Pertimahan, Hegemoni-Kapitalisme, Filsafat Pancasila.