TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA (PERSERO) PEMASARAN WILAYAH JATENG DAN DIY TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI BBM KEPADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Astri Kussumawati, SH, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis, bentuk perlindungan hukum serta konsekuensi yuridis yang harus dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) pemasaran wilayah Jateng dan DIY apabila perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut library research. Untuk melengkapi data dilakukan pula penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang secara umum menggambarkan bahwa terdapat kekurangan dalam sistem distribusi yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) Pemasaran Wilayah Jateng dan DIY. Dalam bentuk pertanggungjawaban telah melakukan beberapa upaya yang menjamin namun masih terdapat beberapa kelemahan. Dalam bentuk konsekuensi yuridis yang dilakukan oleh pihak PT Pertamina (Persero) wilayah Jateng dan DIY justru bersifat sanksi yang diperlakukan oleh pihak SPBU saja. Kenyataannya pengelola distribusi BBM utama adalah PT Pertamina (Persero) wilayah Jateng dan DIY. Oleh karenanya konsekuensi yuridis dalam perlindungan konsumen seharusnya dapat diberikan kedua belah pihak (PT Pertamina (Persero) wilayah Jateng dan DIY serta pihak SPBU saja). Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa pihak PT Pertamina (Persero) wilayah Jateng dan DIY belum melakukan upaya secara maksimal terhadap perlindungan apabila konsumen mengalami masalah.

The aim of this study is to determine the form of juridical responsibility, the form of legal protection and legal consequences that must be carried out by PT Pertamina (Persero), Central Java and DIY marketing area if the legal protection given to consumers is not in accordance with the Law. No 8 of 1999 on Consumer Protection. The method used in the study is normative law juridical approach. This research was done by researching library materials which is called secondary data library research. Meanwhile, to complement the data was also investigated on field (field research). The results were analyzed by using qualitative analysis method. Based on the research finding it can be known that there are some problems in general that are deficiencies in the distribution system implemented by PT Pertamina (Persero) Regional Marketing Central Java and DIY. In the form of accountability has made some effort to ensure, but still there are some weaknesses. In the form of juridical consequences performed by the PT Pertamina (Persero) region of Central Java and DIY would be sanctions that are treated by the gas station alone. In fact the manager is the main gas distribution company PT Pertamina (Persero) region of Central Java and DIY. Therefore, the juridical consequences of consumer protection should be given both parties PT Pertamina (Persero) region of Central Java and DIY and the gas station). Based on this finding it can be conclude that the PT Pertamina (Persero) region of Central Java and DIY have not made the maximum effort towards protection if consumers have problems.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Mekanisme Distribusi BBM, PT Pertamina.