PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Rahmat Muhajir Nugroho, SH, Aminoto, SH, M.Si

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian untuk mengetahui alasan filosofis penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Disamping itu, untuk mengetahui implikasi penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Obyek penelitian adalah tiga putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilukada di Jawa Timur, Bengkulu Selatan dan Kotawaringin Barat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu menginventarisasi dan meneliti bahan-bahan hukum dan data-data tertulis, baik berupa peraturan perundangundangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Penulis juga melakukan studi lapangan di Pusat Penelitian Mahkamah Konstitusi guna menambah data yang diperlukan. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan paradigma keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada. Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah Konstitusi mengadili perkara sengketa ini yang tidak hanya terbatas mengadili hasil penghitungan suara, namun juga memeriksa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilukada yang dinilai melanggar asas-asas pemilu. Tiga putusan yang mencerminkan penegakan keadilan substantif itu antara lain memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Provinsi Jawa Timur, mendiskualifikasi calon dan memerintahkan pemilukada ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan serta mendiskualifikasi calon dan menetapkan langsung calon terpilih sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Mahkamah Konstitusi tidak ingin terpasung oleh bunyi undang-undang, jika undang-undang itu ternyata tidak mampu mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melakukan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif.

The research purpose of the thesis to determine the implementation of substantive justice by the Constitutional Court in deciding upon disputes the results of elections of regional heads. Then to find out why the philosophical application of substantive justice by the Constitutional Court in deciding upon disputes the results of elections of regional heads. In addition, to determine the implications of the implementation of substantive justice by the Constitutional Court to dispute the case of regional head election results. Object of study is three Constitutional Court ruling concerning the dispute over election results in Jawa Timur, Bengkulu Selatan and Kotawaringin Barat. This type of research is a normative juridical research. The data was collected by book study and examine the inventory of legal materials and the data writing, either in the form of legislation, the Constitutional Court decision, literature and other written documents relating to the object of research. The author also conducted field studies in the Research Center of the Constitutional Court in order to add the necessary data. Having analyzed it can be concluded that the Constitutional Court has applied the paradigm of substantive justice in resolving the election dispute case. It is seen from the way the Constitutional Court adjudicate this dispute is not just limited to adjudicate the results of vote counting, but also check fraud and irregularities that occurred in the election process that violates the principles of the election. The three decisions that reflect the substantive justice, among others, ordered the Election Commission to conduct re-polling and vote counting repeated in Provinsi Jawa Timur, disqualify a candidate and ordered the reelection in Bengkulu Selatan and disqualify prospective candidates and assign directly elected according to the decision of the Constitutional Court in Kotawaringin Barat. The Constitutional Court does not want to sound stuck by statute, if the legislation were not able to realize a sense of justice in society, so that the Constitutional Court needs to make a breakthrough substantive law to achieve justice.

Kata Kunci : Keadilan Subtantif, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Kepala Daerah