PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN (Studi Kasus pada Program Jemput Sehat Warga Kota Bengkulu)

YENNI FITHRIANI, Gabriel Lele

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini membahas proses perumusan kebijakan Program Jemput Sehat Warga yaitu salah satu kebijakan populis yang memberikan perhatian pada upaya kesehatan promotif dan preventif yang dijadikan salah satu program unggulan walikota terpilih. Pada tahap implementasi Program Jemput Sehat Warga mendapatkan resistensi dari street level bureaucrats. Penelitian ini bertujuan menjelaskan resistensi yang muncul dari perspektif proses perumusan kebijakan, berbagai aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan kepentingan yang melekat pada diri aktor mengingat tahapan perumusan kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting karena akan berdampak terhadap implementasi kebijakan dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada teori proses kebijakan/proses politik dengan pendekatan stagist, pluralistelitis dan policy discourse melalui variabel aktor (nilai dan kepentingan) dan perumusan kebijakan (agenda setting, formulasi dan legitimasi). Hasil penelitian menemukan bahwa program jemput sehat warga mendapatkan resistensi pada tahap implementasi karena pada tahap agenda setting tidak ada identifikasi dan pendefinisian masalah yang dilakukan secara konsensus dari seluruh stakeholder dalam perumusan kebijakan tersebut. Kebijakan ini sangat elitis, karena hanya walikota dan kepala dinas sebagai agenda setter. Pada tahap formulasi juga tidak ada peran street level bureaucrats, padahal merekalah yang akan berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang ditetapkan dalam kebijakan. Kepentingan street level bureaucrats yaitu meminimalkan resiko dan ketidaknyamanan dalam bekerja, memaksimalkan pendapatan dan kepuasan pribadi tidak diakomodir sepenuhnya dalam kebijakan. Berdasarkan penelitian untuk meminimalisir resistensi pada tahap implementasi kebijakan direkomendasikan. (1) perumusan kebijakan diangkat dari permasalahan lokal yang ditemukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, street level bureaucrats (petugas lapangan), dan stakeholder lainnya agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar ada di masyarakat, (2) Seluruh stakeholder kebijakan hendaknya mempertimbangkan seluruh kepentingan masuk dalam rancangan kebijakan.

This study discussed about the policy making process of Program Jemput Sehat Warga. It is one of populist policies that give attention to Promotive and Preventive health efforts and it has been one of superior program of the chosen mayor. At implementation, this program gets some resistances from street level bureaucrats. This research has a purpose to explain resistances that come up from policy making process perspective, including some actors involve in this process and their interests also. This research applied qualitative methods with descriptive approach. Data was collected by interview and documentation. Then, data was analyzed through three steps: data reduction, data presentation and decision making/verification. This research based on theory of policy process/political process with stagist approaches, pluralist-elitis approaches and policy discourse approaches. The research uses actor variable (values and interests) and policy making variable (agenda setting, formulation and legitimation). The study found that Program Jemput Sehat Warga of resistance at the implementation because there was no identification of agenda setting and problem definition is done by consensus of all stakeholders in the formulation of policy. The policy is elitist, because only the mayor and heads of agencies as an agenda setter. At the formulation also there is no role of street-level bureaucrats, whereas they will interact with the community to provide services specified in the policy. Interests of street level bureaucrats minimizing the risk and inconvenience in the work, maximizing revenues and personal satisfaction is not fully accommodated in the policy. Based on the study to minimize the resistance at the stage of policy implementation is recommended. (1) the formulation of policies removed from the local problems were found with the participation of the public, street-level bureaucrats (field officers), and other stakeholders in order to produce a comprehensive policy to solve problems that really exist in the community, (2) All policy stakeholders should consider all interests included in the draft policy.

Kata Kunci : proses perumusan kebijakan, resistensi birokrasi dan kepentingan