TINJAUAN PENGGUNAAN BEA METERAI DALAM SURAT PERJANJIAN

Rini Yesti, S.H., Dwi Haryati, S.H., M.H

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai tinjauan penggunaan bea meterai dalam surat perjanjian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan bea meterai dengan surat perjanjian, akibat hukum dari bea meterai yang kurang dibayar dan cara pemenuhannya, akibat hukum dari daluwarsanya bea meterai dalam surat perjanjian dan kedudukan notaris dalam hal ikut mengawasi pelaksanaan Undangundang Bea Meterai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doctrinal) yaitu penelitian hukum kepustakaan, bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier mencakup studi kepustakaan terhadap buku-buku, peraturan perundangundangan, dan hasil penelitian berbentuk karya ilmiah. Alat pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penggunaan bea meterai dengan surat perjanjian adalah dalam hal pajak sebagai pemasukan kas negara dan pembuktian. Surat perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dan digunakan untuk pembuktian terhutang bea meterai pada saat selesainya dokumen dibuat, oleh karena itu surat perjanjian sebagai dokumen harus memenuhi ketentuan bea meterai. Akibat hukum dari bea meterai yang kurang dibayar adalah dokumen tersebut dianggap tidak bermeterai, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. Pelunasannya dengan cara melunasi bea meterai yang terhutang berikut dendanya 200 % (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar dengan cara pemeteraian kemudian (nazegeling) melalui kantor pos. Akibat hukum dari daluwarsanya bea meterai dalam surat perjanjian adalah dibebaskan dari kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang setelah lewat waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat, sehingga tidak perlu dilakukan pemeteraian kemudian karena perikatan untuk memenuhi kewajiban bea meterai hapus dengan adanya daluwarsa. Kedudukan notaris dalam mengawasi pelaksanaan Undang-undang Bea Meterai adalah dalam rangka mengawasi pemasukan kas negara dari bea meterai, sebagai pejabat umum kaitannya dengan akta sebagai alat bukti dan dapat dikenai sanksi administratif. Namun belum terdapat pengaturan khusus mengenai bentuk sanksi administratif tersebut.

The research concerning the overview of use of stamp duty within letter of contract aims to observe the relationship between stamp duty use with letter of contract, the law effect of underpaid stamp duty and its fulfillment way, the law effect of stamp duty overdue within letter of contract and the notary position in term of involved controlling the implementation of the Stamp Duty Act. This research used normative juridical (doctrinal) approach was literature law research. The type of data used was secondary data consisted of primary, either secondary or tertiary law materials included literature study to books, law and regulation and research result in organized as scientific paper. The data collecting instruments used documentary study technique. Data obtained was analyzed qualitatively. Based on the research result it concluded that the relationship between stamp duty use with letter of contract was in term of tax and verification, because it arranged in the written form and used for indebted verification of stamp duty when the document had been completed. Therefore, the letter of contract as document has to meet the stamp duty requirements. The law effect of underpaid stamp duty was considered unsealed thus it unable to use as evidence instrument in the court. The settlement ways was by settling the indebted stamp duty and fine of 200 % (two hundred percents) from underpaid or unpaid stamp duty by stamping (nazegeling) through post office. The law effect of stamp duty overdue within letter of contract was released from stamp duty fulfill obligation and indebted administrative fine post to five years counted from date the document was arranged. Therefore, it has no need to implement the stamping (nazegeling) because the engagement to fulfill the stamp duty obligation was revoked by the presence of overdue. The notary position to control the implementation of the Stamp Duty Act was in term of controlling pay office income from stamp duty as general officer and its related to certificate as evidence instrument and would being charged the administrative sanction

Kata Kunci : Akibat Hukum, Daluwarsa, Bea Meterai, Surat Perjanjian