PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR RETAIL DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

Askurullah, SH, Sularto, S.H, C.N., M.Hum

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah melindungi Usaha Kecil, serta upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil terhadap perkembangan pasar modern ritel khususnya di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini berdasarkan data sekunder, data primer, dan data hukum tersier. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen. Kemudia hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data yang didapat dari responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata dan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dijumpai ketentuan langsung yang mengarah pada perlindungan Usaha Kecil, akan tetapi beberapa ketentuan yang menjadi semangat perlindungan usaha kecil yaitu: a. konsideran, sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi ekonomi dan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. b. pasal 3 huruf b dan pasal 50 huruf h UU No 5 Tahun 1999 yang intinya;(mewujudkan ikim usaha yang kondusif sehingga terwujud persamaan bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil) dan (mengecualikan usaha kecil dalam Undang-Undang tersebut). Akan tetapi dalam praktiknya pemerintah kurang bahkan tidak menghiraukan ketentuan tersebut sehingga perlindungan hukum bagi usaha kecil terutama pada sektor ritel dalam hal ini menjamurnya pasar modern masih sangat kurang. 2. Upaya hukum pemerintah khususnya wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta yaitu : a. Peraturan Bupati No 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat erbelanjaan, namun dalam analisis penulis Peraturan Bupati tersebut tidak efektif. Hal itu dikarenakan: a. tidak adanya Peraturan Daerah yang mendasari lahirnya Peraturan Bupati tersebut b. dalam Peraturan Bupati tersebut tidak terdapat satu klausul atau pasal yang bersemangatkan perlindungan hukum bagi usaha kecil. 2. Upaya pemberian modal melalui KP3M (Kantor Pelayanan, Penguatan dan Penyertaan Modal) Kabupaten Sleman, namun upaya tersebut tidak berjalan efektif, dikarenakan kuranganya sosialisasi oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak mengerti proses atau prosedur bantuan dari KP3M tersebut.

The aims of the research are to find out whether the requirement in Act No 5 Year 1999 concerning Exclusion of Monopoly Practice and Unhealthy Business Rivalry has protected minor business, and effort can be carried out in law protection for minor business subject toward retail modern market growth especially in Sleman District of Yogyakarta. This research is normative juridical, means that this research based on secondary data, primary data, and tertiary data. Secondary data obtained through literature research while primary data found from field research. Field research is conducted by interview while to get secondary data carried out by documentary study. Then this research result analyzed qualitatively that is the data found from respondent by written or verbal notices and also the real behavior and researched and learned as the complete work. This research finding shows that requirement in Act No 5 Year 1999 concerning Exclusion of Monopoly Practice and Unhealthy Business Rivalry is not found the direct requirement which aim to minor business protection, however several requirements which support the minor business protection are: a. consideration, in line with Chapter 33 of 1945 constitution, that is economical democratic and No 5 Year 1999 which in essential; (realizing the conducive business climate therefore realized the equality for mayor, intermediate and minor business players) and (excepting the minor business in the Act). Practically, however government lack of paying attention or even careless the requirements therefore law protection for minor business especially retail sector in this term spread of modern market is still significantly insufficient. 2. Law efforts of government especially Sleman District area of Yogyakarta are: a. district head’s Rule No 13 Year 2010 concerning arrangement of Modern Shop and Shopping Center Location, but in the writer’s analysis the District Head’s rule is ineffective. It’s due to: a. there is no regional regulation as base for the arranging of the head’s Rule; b. in the head’s Rule there is not any clausal or chapter which motivated of law protection for small business. 2. The attempt to give the capital through KP3M (the office of Service, Confirming and Capital involvement) of Sleman District, but the effort is not effective, due to the lack of socialization by government therefore the society perceives not understand about the process or procedure of the aid from KP3M.

Kata Kunci : Persaingan usaha, Perlindungan hukum, usaha kecil.