Tata Kelola Perparkiran: Pemerintah dan Kekuatan Informal Lainnya (Studi Kasus Plaza Sriwedani dan Malioboro II)

NOVITA, Dr. Agus Pramusinto, MDA,

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kebijakan penyelenggaraan perparkiran merupakan kebijakan yang penting dalam manajemen perkotaan untuk pengaturan kelancaran lalu lintas juga sebagai penguatan pendapatan daerah melalui retribusi. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, penerimaan retribusi parkir ini rawan bocor dan rawan penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengelolaan perparkiran yang selama ini dijalankan di Kota Yogyakarta, dan mengungkapkan adanya pengelolaan informal dalam menangani retribusi parkir yang menyebabkan tidak optimalnya pendapatan daerah dari sektor ini. Perspektif analisis yang digunakan adalah ekonomi politik untuk menjelaskan motif di balik perilaku politisi, birokrat, pengusaha dan kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan terkait retribusi parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan kemudian memahami mengenai pengelolaan retribusi parkir secara formal maupun informal di kota Yogyakarta. Penelitian ini mengidentifikasi dua hal utama yang terjadi dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Yogyakarta. Pertama, penerimaan daerah dari retribusi parkir rendah karena dalam perencanaannya menggunakan sistem target sebagai dasar pendapatan retribusi parkir. Dalam menetapkan kebijakan berupa target pendapatan, pemerintah daerah tidak berpihak pada optimalnya pendapatan daerah melainkan lebih berpihak pada kepentingan pengusaha. Target pendapatan daerah yang dibebankan pada para pengelola lahan parkir lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Di tahap implementasi terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Kedua, Perparkiran di Kota Yogyakarta tidak hanya dikelola secara formal, akan tetapi terdapat pengelolaan lain yang diorganisir secara informal yang menguasai dan mengendalikan pengelolaan perparkiran. Organisasi informal pengelola parkir ini melibatkan para penyelenggara negara dan aktor-aktor dalam masyarakat yang mempertukarkan Sumberdaya ekonomi dan sumberdaya kekuasaan dalam informal market. Target setoran retribusi kepada pemda yang rendah memunculkan rente ekonomi yang kemudian hasil keuntungan ini di distribusikan pada aktor-aktor yang tergabung dalam jaringan informal. Sistem target yang diterapkan dalam pengelolaan penerimaan retribusi parkir selama ini, menunjukkan banyak kelemahan. Untuk meminimalisir adanya praktik pengelolaan informal dalam manajemen perparkiran yang menyebabkan terjadinya kebocoran penerimaan daerah, pengelolaan retribusi parkir TJU dapat dikembalikan pada mekanisme retribusi dan pengelolaan TKP dapat menggunakan sistem barrier gate (sistem palang pintu parkir) sehingga sehingga jumlah pengguna jasa parkir bisa tercatat dan terpantau lebih baik.

Parking implementation policy is an important policy in urban management to support the traffic arrangement as well as the strengthening of local revenues through the retribution. As one potential source of local revenue, revenue from parking retribution is prone to leak and irregularities in the planning and implementation of policies. This research aims to describe the parking management policies that have been implemented in Yogyakarta municipality, and reveal the existence of informal management in dealing with parking retribution which cause revenue from this sector are not optimal. The Analytical perspective used is the political economy perspective to explain the motives behind the behavior of politicians, bureaucrats, businessman and interest groups in policy-making related to parking retribution. The research method used is a qualitative descriptive method, because the study objectives is to explore, describe, and then understand about its formal and informal management of parking retribution in Yogyakarta. This study identifies two main things that happen in the management of parking retribution in Yogyakarta. First, the low parking retribution revenues is because of the using targets as bases for parking retribution revenue. The local government did not have the will to optimize the potential revenue, but more probusiness interests. The revenue targets that charged to parking area managers lower than its real potential. In the implementation stage, irregularities and violations of the policy had causes revenue leakage. Secondly, parking in Yogyakarta is not only formally managed, but there are other informally management organized that power and control over the management of parking. Informal organization of this parking area involves the internal local government and major society actors who exchange economic resources and power resources in the informal market. The low of retribution target payments to the government, create economic rents. The profit share distributed to actors who are members of informal networks. Target system that is applied in the management of parking retribution revenues, shows many weaknesses. To minimize the presence of informal management practices in parking management which led to the leakage of revenue, management retribution at on street parking can be refunded at retribution mechanism, and management off street parking can use the barrier gate system. So that, the number of service users can be better recorded and monitored.

Kata Kunci : Target PAD, Retribusi Parkir, Pemerintah Informal, Rent Seeking