SISTEM PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KONAWE

Dewi Fitriany Tondra, S.Ip, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian in bertujuan untuk memberikan suatu deskripsi tentang bagaimana DPRD Kabupaten Konawe periode 2004-2009 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe. Tujuan kreatif mengetahui upaya yang dilakukan dan kendala-kendala yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Konawe terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe. Tujuan inovatif, mampu menemukan, mengangkat dan memberikan alternatif pemikiran yang kondusif serta upaya-upaya hukum yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan peran DPRD Kabupaten Konawe guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggabungkan metode penelitian yuridis normatif dan sosiologis dilakukan dengan cara menginventarisasi data dan melakukan wawancara kepada para responden kemudian dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. Bentuk data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengawasan DPRD Kabupaten Konawe terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti yang diatur dalam Tata Tertib DPRD dan hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan disetiap akhir masa jabatan kepala daerah. Kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh DPRD dalam melakukan pengawasan yaitu tidak terdapat petunjuk lanjutan atau petunjuk teknis tentang tata cara pengawasan yang dimaksud sehingga pengawasan yang dilakukan berdasarkan penafsiran masing-masing,. Langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh DPRD yaitu memaksimalkan peran DPRD selaku pengawas pemerintah daerah dengan cara menerima, menindaklanjuti laporan masyarakat dan aspirasi masyarakat yang masuk, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan instansi terkait, memaksimalkan peranan media massa dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe.

This study aims to provide a description on how the Parliament of Konawe in period 2004-2009 conducted oversight on local government in an increase of Konawe’s local revenues. Creative purpose is to know the efforts made and the constraints that affect the implementation of the oversight function of Konawe Parliament on the implementation of Local Regulations and policies of local governments to increase local revenues in Konawe. Innovative purposes are to be able to find, appoint and provide alternative ideas as well as legal efforts that can be used to optimize the role of Parliament Konawe to increase revenue and achieve good governance. This study combines the methods of juridical normative and sociological research done by way of inventory data and conducting interviews to the respondents and then analyzing by qualitative descriptive analysis. Form of data in this study includes primary data, secondary data and tertiary data. This study was conducted in Southeast Sulawesi Province Konawe at the Regional Representatives Council and Local Government Konawe. Based on research results, the oversight system of Konawe Parliament toward local government in raising revenue as stipulated in the Code of Parliament and is only concerned with financial accountability of local government which is reported at each end of office term of the Regent. Legal constraints faced by the Parliament in overseeing that there are no further instructions or technical instructions regarding the procedure of supervision meant that supervision is carried out based on their own interpretation. Legal steps taken by Parliament is to maximize the role of parliament as a watchdog of local government by accepting, following up on public statements and aspirations of the people that came in, improving coordination among agencies and related agencies, to maximize the role of mass media and nongovernmental organizations as partners of local government expected to be a control for local governments to improve services and to give legal protection to the community thus contributing to the increasing of revenue of Konawe Regency.

Kata Kunci : Sistem Pengawasan, DPRD, Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah