ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN JASA KOLPORTIR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA PUSAT JAKARTA

NANING UMI SETIANINGSIH, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Analisis Terhadap Pemberian Jasa Kolportir Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Pusat Jakarta. Penelitian ini bertujuan:(1)meninjau status hukum pelaksanaan terhadap Pemberian Jasa Kolportir kepada PNS di LPP TVRI dikaitkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Kepegawaian Negeri Sipil serta Peraturan-peraturan yang terkait dengan status pegawai LPP TVRI.(2)mengetahui penegakan hukumnya terhadap akibat-akibat dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu data yang diteliti, dikaji dan dianalisis berdasarkan pada data kepustakaan. Data yang dipergunkan adalah data sekunder yang di dukung dengan data primer.data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data primer di dapatkan melalui penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disusun dalam laporan yang bersifat diskriptif. Mendeskripsikan status hukum pemberian Jasa Kolportir sebesar 2% hingga 5% dari nilai kontrak dengan mitra kerja kepada Pegawai Negeri Sipil (Account Executive) LPP TVRI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 220/KPTS/DIREKSI/TVRI/2010, pada kenyataannya tidak terdapat landasan hukum yang terkait yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yo Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 43 Tahun 1999. Walaupun mekanisme pemberian jasa Kolportir tersebut terdapat kesesuaian dengan Pasal 34 PP No. 13 Tahun 2005, dan keabsahan pemberian komisi Kolportir tersebut pemanfaatannya tidak sesuai dengan sasaran yang dituju dalam upaya mengoptimalkan seluruh pembiayaan operasional LPP TVRI. Implikasi yuridis terhadap akibat penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 220/KPTS/DIREKSI/TVRI/2010 yang merupakan tanggung jawab pejabat pembuat Surat keputusan Dewan Direksi tersebut, dapat di jerat dengan sanksi administratif, sanksi disipliner penyalahgunaan jabatan dan Tipikor (memperkaya kelompok tertentu).

An analisis of Peddler Service Giving to Account Executive in Lembaga Penyiaran Publik in Central Televisi Republik Indonesia in Jakarta. This research was almed to(1)examine the legal status of the implementation of Peddler service giving to Account Executive in LPP TVRI, related to the regulation about Nation Finance about National Treasury and Regulation of civil servant and their responsibility related to the status of employee in LPP TVRI.(2)find out the law establishment for the consequence and their resonsibility related to the giving of peddler service. This reasearch was a normative juridical research. The data was observed, studied and analysed based on the library research. The data used was secaondary data supported by primary data. The secondary data was obtained through library research comprising of primary, secondary, and tertiary law materials. The primary data was obtained through field research, either in the form of the result of interview with source person and responden. The data collected was analyzed qualitatively and arranged in a descreptive report. The result of the research showed that the law status of giving peddler service of 2 to 5 percent of the contract with partners to account executive in LPP TVRI based on Suarat Keputusan Dewan Direksi No. 220/KPTS/DIREKSI/TVRI/2010 was in fact there is no basic of law related to regulation No. 17 year 2003 of Regulation of No. 1 year 2004 and Regulation No. 43 year 1999. Although there was a fit in the mecanism of peddler service giving with article 34 Government Regulation No. 13 year 2005, and the validity of peddler commission giving is not appropriate with the target in order to optimize all operating cost of LPP TVRI. The judicial implication as a result ao authority abuse by publishing Surat Keputusan Dewan Direksi No. 220.KPTS/DIREKSI/TVRI/2010. Is the responsibility of the officials making the decision letter. The can punished with administrative sanction, discipliner sanction discipliner sanction for authority abuse, and tipikor (making rich of certain group).

Kata Kunci : Jasa Kolportir, PNS, TVRI.