TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2010

ENDI SAMRIN, SH, Dwi Haryati, S.H., M.H

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2010 dan untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pada pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemudian menganalisis kendalakendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara pengumpulan data Dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan yaitu dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan meneliti ke lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara langsung dengan responden dan narasumber berdasarkan pedoman tertulis, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 mengacu pada PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi pada penetapan perencanaan program dan kegiatan, dinilai kurang baik karena dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti terdapat dalam dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA dan DPA belum dimanfaatkan, terlebih lagi jumlah anggaran yang dialokasikan tidak mencapai 10 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat (2). Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD melalui DPA Dinas Kesehatan, belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini dikarenakan oleh kesiapan anggaran daerah khususnya berkaitan dengan pencairan dana yang membutuhkan proses yang cukup lama dan mekanisme yang berbelit-belit. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala teknis, yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan kendala yuridis, yaitu tidak adanya pemisahan landasan hukum yang mengatur proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. untuk mengatasi kendala teknis tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Konawe Utara yaitu melalui pengembangan SDM melalui bimbingan teknis/diklat maupun non diklat. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis tersebut yaitu pemerintah daerah mengacu pada aturan pelaksanaan yang diterbitkan pemerintah pusat setiap tahun anggaran bersangkutan melalui Permendagri No. 25 Tahun 2009

This study aims to determine how the regional financial management in health services provision at Konawe Utara in 2010 and to determine the constraints faced and efforts made to overcome the constraints on regional financial management in health services provision at Konawe Utara in 2010 This study is a normative-empirical legal research, by reviewing legal provisions relating to financial management in the provision of healthcare services, and then analyzing the obstacles faced and efforts made to overcome these constraints based on the provisions of laws. Ways of collecting data in this study through library research that is conducted to obtain secondary data, which is already in its finished form, such as data in documents and publications covering primary legal materials, legal materials secondary, tertiary and legal materials. While the field research conducted to obtain primary data to examine the study site, then do direct interviews with respondents and informants based on written guidelines, then processed and analyzed qualitatively presented descriptively. Based on research results, the regional financial management in health services provision at Konawe Utara in 2010 refer to Regulation No.58 year 2005 and Permendagri No.59 year 2007 on Guidelines for Financial Management. However, the determination of planning programs and activities, graded poorly because the documents the planning and budgeting as contained in the document RKPD, KUA, PPAS, RKA and the DPA has not been used, especially the budget amount allocated did not reach 10 percent as stipulated in Law No. 36 year 2009 article 171 paragraph (2). Furthermore, the implementation of programs and activities and budget allocations in the budget set by the DPA Public Health Service, has not been fully implemented, this is due to the preparedness of regional budgets in particular relating to the disbursement of funds that require a fairly long process and a complicated mechanism. Constraints faced by the technical constraints, namely the lack of human resources capacity. While the juridical obstacles, namely the lack of separation of the legal basis governing the process of regional planning and annual budgeting. to overcome technical obstacles, effort by the government of Konawe Utara is through human resource development through technical assistance / training and non training. While efforts were made to overcome the legal obstacles that is local government refers to the implementation of rules issued by the central government budget each through Permendagri No. 25 year 2009.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan Dan Penganggaran, Pelayanan Kesehatan.