KONFLIK TAPAL BATAS DALAM PEMEKARAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Silvia Astika Dewi, Ir. Leksono Probo S, MURP., Ph.D.,

2011 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Kabupaten Lombok Utara yang resmi di mekarkan dari Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 juli 2008, tidak berjalan lancar karena sejak adanya rencana pemekaran mulai bermunculan isu-isu di perbatasan bagian tengah di kawasan Pusuk. Pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Isu-isu dan Konflik di perbatasan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat bagian tengah di kawasan Pusuk?”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif eksploratif sebagai panduan pengambilan data di lapangan dan analisis data. Penelitian ini menemukan beberapa isu di perbatasan antara lain pemekaran dilakukan untuk kesejahteraan, merubah batas administrasi, potensi wisata alam perbatasan yang baik, rebutan simpati masyarakat, masyarakat perbatasan yang tidak mau tau masalah batas, kemiskinan dan keluarga prasejahtera, adanya kegiatan lintas batas, hubungan masyarakat dan pemerintah, maraknya pedagang pinggir jalan di perbatasan dan adanya tanah adat di perbatasan. Konflik perbatasan ini tidak murni menuntut masalah batas melainkan lebih pada protes atas janji pemerintah tentang kesejahtraan masyarakat perbatasan yang tidak pernah terlaksana. Tiga jenis konflik yang ditemukan yaitu (1) konflik antar pemerintah dalam perebutan daerah fungsional, (2) konflik antar masyarakat dengan pemerintah dalam kesenjangan pembangunan perbatasan dengan daerah lain dan (3) konflik antar masyarakat dengan masyarakat dalam status tanah dan rumahpenduduk perbatasan yang belum jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran bukan sekedar menarik batas administrasi saja, tetapi banyak yang harus diperhatikan seperti kesejahtraan masyarakat, keberlanjutan kebijakan dan program yang sudah ada. Diharapkan pemerintah untuk melakukan kerjasama berbasis kearifan lokal yang melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik dan memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat perbatasan.

The expantion of West Lombok regency into North Lombok regency has not done smooth, since the of the expantion, conflicts have akys arised in the area. this research questions “how issues and conflict in the border district of North Lombok and West Lombok regency Pusuk arised?”. This study used a qualitative descriptive explorative approach. This study found several other issues in the area which includes: (1) issue of prosperity, (2) changing administrative boundaries, (3) tourism potential, (4) fight for public sympathy, (5) border communities who do not want to know the limit problem, (6) poverty and family prasejahtra at the border, (7) the presence of cross-border activities, (8) community and government relations, (9) the rise of the merchant side of the road at the border and (10) the existence of customary land on the border. Further, the study also found that border conflict is not the only conflict in the area, more fundamental is protest at the government's promise on the livelihoods of the border people who have never done at the border. Three types of are found which are: (1) intergovernmental conflict in the struggle for the functional areas, (2) conflicts between communities and (3) the government in the development gap with other regions and the border conflict between community and society in the status of land and houses are not yet clear border. The research concludes that bias is not just interesting Redistricting administrative boundaries, but more important to be considered in its implementation such as the public prosperity, sustainability policies and programs that already exist, so expect the government to make local knowledge- based partnership involving the community in conflict resolution and provide more attention to border communities.

Kata Kunci : Pemekaran, Tapal batas, Konflik.