ANALISIS KINERJA PROGRAM ALOKASI DANA DESA PROPOSIONAL DI DESA MAYANG KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Ronny Setiawan, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Salah satu terobosan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur semenjak Tahun 2006 terhadap Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung Timur yaitu dikeluarkannya sebuah kebijakan tentang alokasi dana desa proporsional (ADDP) yang fokus/menekankan pada kegiatan perintisan dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan kerja yang targetnya adalah para pihak yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan tetap serta mereka yang berprofesi sebagai buruh lepas. Tujuan kebijakan ADDP adalah : Pertama, Untuk mengurangi dan bila memungkinkan menghilangkan ketergantungan sumber pendapatan daerah serta usaha ekonomi rakyat dari sektor tambang. Kedua, Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Ketiga, Untuk mengamankan kepemilikan asset strategis daerah seperti tanah dan air dari kegiatan ekploitasi perusahaan besar serta membuka sebesar-besarnya akses modal, pasar dan informasi kepada rakyat. Kenyataannya, Beberapa jenis usaha yang gagal, ketidakpuasan masyarakat, kritikan dari lembaga legislatif daerah atau tidak mendapatkan dukungan penuh lintas sektoral birokrasi adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh program ini sehingga memancing minat penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja kebijakan ADDP di Kabupaten Belitung Timur yang mengambil contoh kasus di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit untuk kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit yang dimulai semenjak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut. Kinerja kebijakan ADDP diukur melalui konsep value for money yang menggunakan indikator ekonomis yaitu membandingkan antara input per unit input, efisiensi yang membandingkan antara output per input dan efektifitas yang membandingkan antara outcome dengan output. Berdasarkan hasil pengukuran, perkebunan sawit ADDP Desa Mayang ternyata cukup ekonomis dilihat dari selisih harga HPS dan SPK yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan pada saat proses pengadaan barang/jasa baik untuk membuka perkebunan kelapa sawit maupun untuk kegiatan pemeliharaan tahun II dan III. Selain itu, desa ini juga telah efisien untuk biaya pengadaan per hektarnya bila dibandingkan dengan desa lain seperti Desa Cendil pada Tahun 2007 dan 2008 serta Desa Simpang Tiga pada tahun 2009. Hanya saja dari 6 indikator outcome hanya satu indikator yang mencapai target sehingga perkebunan sawit ADDP di desa ini dinyatakan tidak efektif. Mengingat bahwa fokus dari pengukuran kinerja adalah hasil (outcome), maka dapat pula dinyatakan bahwa ADDP di Desa Mayang gagal bila diukur dari manajemen kinerja yang berbasis hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ADDP di Desa Mayang diantaranya disebabkan oleh 1 kebijakan internal yaitu kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa karena dirubahnya regulasi tentang pengelolaan keuangan desa dan 2 faktor esternal yaitu kebijakan tentang pertambangan dimana sektor ini masih menjadi unggulan usaha masyarakat dan sumber PAD kabupaten sampai saat ini dan kebijakan tentang investasi dimana kuatnya pengaruh sektor perkebunan swasta besar dalam menganeksasi lahan di Kabupaten Belitung Timur.

A breakthrough issued in 2006 by East Belitung Regency Administration is a policy about proportional allocation of village funds (ADDP). It focused / emphasised on pioneering and development activities of community economic business and the expansion of employment opportunities targeted on unemployers, pieceworkers, and casual workers. The objectives of ADDP policy are: First, to reduce and if possible eliminate the dependence of local revenue sources and community economic business on the the mining sector. Second, to prevent the environmental damage getting worse. Third, to secure the ownership of strategic regional assets such as land and water from exploitation activities of large companies as well as to expand the capital access, market and information to the community. In fact, there are obstacles faced by this program, such as: some failed businesses types, the public dissatisfaction, criticism of the legislature or not getting the full cross-sector bureaucracy support. In the author’s point of view, those are very intrigued. It is very important to evaluate the actual ADDP policy performance in East Belitung Regency Administration by taking case study covering Mayang Village; Kelapa Kampit Sub-regency in oil palm cultivation activities began since 2007 until 2009 and what factors are affecting the performance of the policy. ADDP policy performance is measured through the concept of value for money that uses economic indicators. This is a comparation between the input per unit of input, the efficiency which compares between the output per input and comparing the outcome with outputs. Based on the measurement results, ADDP palm plantation of Mayang village was quite economical, considered from the difference between HPS and SPK price which is the basis of work execution in the process of procurement of goods / services both to open palm oil plantations and for the maintenance of year II and III. In addition, the village has also been efficient for the procurement cost per hectare when compared to other villages such as Cendil Village in 2007 and 2008 as well as Simpang Tiga village in 2009. Of all six outcome indicators, only one indicator succeeded in reaching the target, so that the ADDP palm oil plantation in this village is declared ineffective. The focus of performance measurement is the result (outcome), so it can also be stated that the ADDP in Mayang Village has failed. When it’s measured by outcome-based performance management. Factors which affected the level of success of ADDP in Mayang Village is an internal policy regarding the management of village finances, due to the change of regulations on the management of village finances. Moreover there are 2 external factors namely policy on the mining sector which still remains becoming the major community business and resources for PAD revenue in this regency and investment policy about strong influence of big private plantation in annexing land of East Belitung Regency.

Kata Kunci : Alokasi dana desa