GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Surya Adra, Agus Sudaryanto, S.H.,M.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian kaum di Nagari Tujuah Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini. Mengetahui gadai tanah pertanian kaum di Nagari Tujuah Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960. Mengetahui penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian kaum sesuai dengan berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Nagari Tujuah Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota. Merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bertitik tolak pada data primer, direalisasikan pada penelitian identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Pengumpulan data untuk pertama kalinya adalah data sekunder, yaitu data yang mendasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer. Subyek penelitian ini sebagai respondennya masyarakat Nagari Tujuah Koto Talago yang melakukan gadai tanah pertanian sebanyak 30 orang, dan satu badan hukum Koperasi. Narasumbernya penghulu adat organ KAN sebanyak 4 orang, Wali Nagari Tujuah Koto Talago, Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Menggunakan analisis kualitatif. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, persentase, dan bentuk narasi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk tesis. Pelaksanaan gadai secara tertulis atas persetujuan anggota jurai, penghulu, dan saksi sebatas tanah gadai dalam lingkungan suku yang sama, dengan ketentuan gadai ditebus utuh sebesar pembayaran semula. Penebusan gadai baru boleh dilakukan minimal untuk jangka waktu dua tahun. Gadai tanah pertanian kaum belum sesuai dengan aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 karena ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan tersebut. Gadai menurut aturan Undang-Undang mengenal kadaluarsa dalam jangka waktu 7 tahun tanpa pembayaran tebusan, sementara hukum adat tidak mengenal kadaluarsa dan gadai tetap ditebus. Penyelesaian sengketa gadai mendasarkan kepada hukum adat ”berjenjang naik, bertangga turun”, diawali dari tingkat kaum, sudut, Lembaga Musyawarah Adat Jorong, dan KAN, dengan ketentuan ”utang harus dibayar, gadai harus ditebus”, dalam pelaksanaannya secara musyawarah dan menghasilkan putusan perdamaian.

The purpose of this study to determine the implementation of the mortgage of agricultural land at Nagari Tujuah Koto Talago Regency Lima Puluh Kota today. To review the mortgage of agricultural land at Nagari Tujuah Koto Talago Regency Lima Puluh Kota whether it is accordance with the enactment of Article 7 of Law Number 56/Prp/1960. To understand how to settle disputes of mortgage according to the enactment of Article 7 of Law Number 56/Prp/1960 at Nagari Tujuah Koto Talago Regency Lima Puluh Kota. Is a sociological legal research is dotted starting at the primary file, the identification is realized in the study of law and legal effectiveness. The file collection for the first time is secondary file, is file which is based on the primary legal materials, secondary, and tertiary and continued with the collection of primary file. The subjects of this study as respondance are public Nagari Tujuah Koto Talago who did mortgage of agricultural land as many as 30 people, and a cooperative corporation. His sources is clan chief at KAN customary organization by 4 people, the head of the Nagari Tujuah Koto Talago, Registrator and the head civil court of Regency of Lima Puluh Kota at Tanjung Pati. Using qualitative analysis. The file presented in the form of frequency distributions, percentages, and narrative form. The results are presented in a descriptive analysis in the form of thesis. Mortgage of the agricultural land must be done in writing upon the approval of the members of the chief beneficiary, the chief of the clan, and witnesses in concensus within the same family environment, with the provisions that the mortgage are paid back for their original values intact. The mortgage agreement should be last at least for a period of two years. This type of mortgage of the agricultural land is not in accordance with the provisions of Article 7 of Law Number 56/Prp/1960 owing to public ignorance of the regulation. Mortgage according to the current rules of the law recognize the duration of the mortgage for a period of 7 years without redeeming, while customary law does not recognize expiricy and mortgage stays redeemable. Dispute resolution will be based on customary law, from the lowest level, angle, and Nagari council provided that in actual decisions by consensus and generate peace.

Kata Kunci : Gadai, Tanah, Pertanian