ANALISIS DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP TIPOLOGI DAERAH, SEKTOR UNGGULAN, DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ajie Tirta Kusuma, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.,

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penerapan otonomi daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah yang telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi daerah, kinerja ekonomi, sektor unggulan, dan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sebelum dan sesudah otonomi daerah. Tahun pengamatan penelitian ini terbagi dua yaitu sebelum otonomi daerah tahun 1992 sampai dengan tahun 2000, dan sesudah otonomi daerah tahun 2001-2009. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi daerah, indeks kinerja ekonomi, location quotient, indeks ketimpangan pembangunan (indeks williamson), dan uji statistik paired sample t-test. Hasil yang diperoleh berdasarkan tipologi daerah, klasifikasi daerah di Provinsi Kalimantan Barat sebelum dan sesudah otonomi daerah dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Hasil uji statistik paired sample t test untuk indeks kinerja ekonomi diketahui bahwa Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak mengalami penurunan setelah otonomi daerah, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu tidak mengalami perubahan setelah otonomi daerah, sedangkan Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang mengalami peningkatan setelah otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis location quotient dapat diketahui bahwa secara umum daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat memiliki sektor pertanian sebagai sektor unggulan, sedangkan untuk Kota Pontianak memiliki sektor bangunan/konstruksi, pengangkutan dan komunikasi sebagai sektor unggulan. Dari hasil uji statistik paired sample t test untuk analisis ketimpangan pembangunan diketahui bahwa rata-rata ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota sebelum otonomi daerah sebesar 0,4892 yang kemudian menurun pada setelah otonomi daerah menjadi 0,343.

The implementation of district autonomy is a challenge for local government that has been given authority by central government to arrange their own bureaucracy and public affairs to enhance economic development and public welfare. This study is aimed to analyze district typology, economic performance, key sectors, and the development inequity between districts/city in West Kalimantan Province before and after the implementation of district autonomy. The observation years of this study is divided into two (i.e before the implementation of district autonomy in 1992 – 2000 and after its implementation 2001-2009). The analysis tool used in this study are Regional Typology, Economic Performance Index, Location Quotient, Inequalities Development Index (Williamson Index), and Statistics Paired Sample T-Test. The results obtained based on the typology, the classification of areas in West Kalimantan Province before and after the implementation of district autonomy could be divided into 3 (three) types; high income but low growth, high growth but low income, and low growth and low income. Based on the results of statistical tests for paired sample t test for economic performance index, it could be identified that Pontianak City and Pontianak district has experienced a decreased in economic performance index after the implementation of district autonomy, while Ketapang and Kapuas Hulu district are stagnant and only the Sambas, Sanggau and Sintang District has experienced an increased. Based on the location quotient analysis it could be seen that in general districts in West Kalimantan province Based on the result of location quotient analysis, it could be identified that generally Districts in West Kalimantan Province rely on agricultural as their top sector while services and communication are the top leading sectors for Pontianak City. From the result of paired sample t test statistic for the analysis of development inequality it could be identified that the average of development inequality for the districts/city before the implementation of district autonomy is 0.4892 which later dropped to 0.343.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Tipologi Daerah, Indeks Kinerja Ekonomi, Location Quotient, Indeks Williamson.