Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat (Studi Kepentingan Politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Propinsi Jawa Timur 2010)

HERMANTO ROHMAN, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2014 dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih DR. H. Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusung janji politik melalui jargon APBD untuk Rakyat. Namun data cukup menunjukkan APBD untuk rakyat yang digagas pasangan terpilih tersebut belum termanifestasikan pada kebijakan politik Anggaran APBD tahun 2010 tahun kedua pasca mereka terpilih. Politik penganggaran Jawa Timur ternyata masih sangat konservatif dengan belanja rutin atau tak langsung sebagai \"panglima\", sementara belanja langsung atau pembangunan untuk kepentingan masyarakat sebagai \"prajurit\". Penelitian tesis ini bertujuan mengkaji permasalahan dinamika politik dalam reformasi penganggaran di daerah. Fokus penelitian proses pembahasan APBD provinsi Jawa Timur tahun 2010 yang meliputi proses drafting atau penyusunan RAPBD serta proses pembahasan draf anggaran (RAPBD) untuk dibahas bersama DPRD menjadi APBD. Fokus analisisnya adalah pada dinamika politik dengan melihat modus kepentingan politik para budget actors serta pola hubungan antara masing-masing budget actors dalam menjalankan kepentingannya. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam analisis datanya. Permasalahan dinamika politik dalam reformasi penganggaran ini penting untuk dibahas karena menurut teori penganggaran dalam karya klasik V.O. Key (1940), Aaron Wildavsky (1958 dan 1985) yang mengingatkan bahwa reformasi anggaran bukan sekadar membuat better budget, tetapi yang lebih penting harus melihat dimensi politik anggaran, terutama “siapa memperoleh apa” (who gets what). V.O. Key juga mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Hal ini berimplikasi pada pengalokasian anggaran memunculkan modus kepentingan politik yang berbeda dari masing-masing banyak pihak dalam anggaran (budget actors) (Rubin, 1993:4). Untuk menganalisis modus kepentingan dan bagaimana hubungan kepentingan politik antar budget actors ini akan terkait dengan persoalan keagenan. Lupia & McCubbins (1994) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi legislatur dalam proses kebijakan (anggaran) dapat diartikan sebagai fenomena yang disebut agency problems. Berdasarkan hasil temuan penelitian terdapat modus kepentingan politik para budget actors (eksekutif maupun legislatif) dalam proses pembahasan APBD Jawa Timur tahun 2010 yang terfragmentasi pada kepentingan dalam penetapan target pendapatan anggaran dengan modus politic mark down dalam proyeksi pendapatan, Politic mark up dalam belanja anggaran serta mentolerir adanya dana tidak terserap melalui SILPA. Sedangkan kepentingan dalam penetapan belanja anggaran terdapat modus peningkatan dana hibah dan bantuan sosial sebagai plafon politik bagi anggota DPRD, serta modus memperbesar anggaran birokrasi dalam plafon anggaran belanja langsung (belanja publik). Dalam modus kepentingan politik tersebut terdapat pola hubungan keagenan antara budget actors dan berpeluang terjadinya negosiasi kepentingan dalam anggaran yang berdampak pada perilaku oportunistik, moral hazard serta berpotensi melahirkan korupsi yang merugikan masyarakat. Untuk meminimalisir peluang adanya modus kepentingan politik dalam proses kebijakan anggaran, pemerintah perlu membuat pengaturan dalam undang-undang mengenai pengelolaan dan pengawasan dana SILPA, penentuan rasio yang jelas mengenai belanja untuk honorarium pegawai dalam anggaran, penentuan batas rasio belanja bantuan sosial dan hibah. Selain itu masyarakat sipil juga perlu mengawasi setiap momen pembahasan dan penetapan anggaran, dan kalau perlu masyarakat membuat simpul-simpul advokasi dalam anggaran.

Although the East Java provincial government budget policy carries with \"Budget for the People\". But the data simply show that the budget for the people who initiated the couple elected governors (Dr. H. Soekarwo and H. Saifullah Yusuf) has not manifested on national politics in 2010 Budget Budgets second year after they were elected. Politics budgeting East Java was still very conservative with spending routine or indirectly as a \"commander\", while direct spending or development for the benefit of society as a \"soldier\". This indicates that budgeting is not only talking about a technocratic calculation, but also contain political. This thesis aims to examine issues of political dynamics in the reform of budgeting in the region. The focus of research is in the process of discussion of the East Java provincial budget of 2010 which includes the process of drafting or preparation of the proposed budget and the process of discussion draft budget (proposed budget) to be discussed with Parliament budget. This type of research used is descriptive research with a qualitative approach, whereas the analysis of data using an interactive analysis model Miles and Huberman. Problems of political dynamics in the reform of budgeting is important to discuss because, according to the theory of budgeting that budget reform is not just making better budget, but more importantly to see the political dimension of the budget, especially the \"who gets what\" (V. O. Key: 1940, Aaron Wildavsky: 1958.1985). In the politics of budgeting have one most fundamental problem, namely the limited resources that will bring up different modes of political interests of each of many parties in the budget (budget actors) (Rubin, 1993:4). For this mode of analysis of political interests and how the relationship between budget actors political interests will not be separated from the theory of agency problems in the policy (Lupia & McCubbins, 1994). Research findings are the political interests of the mode of budget actors (executive and legislative) in the budget discussion process in East Java in 2010, which fragmented on: First, the interest in setting the budget revenue target of which is politics mark-down in projected revenue, politics mark-up in budget spending and tolerate the existence of the fund is not absorbed through the SILPA; Second, the interest in setting the budget with increased spending of grant funds and social assistance as a political ceiling for members of parliament, as well as enlarging the bureaucracy in the budget expenditure ceiling of direct (public expenditure). In this mode there is a pattern of political interests of the agency relationship between budget actors and the likely occurrence of a stake in budget negotiations that have an impact on opportunistic behavior, moral hazard and potentially detrimental to the community that gave birth to corruption. To minimize the chances of political interests in the process of budget policy, the government should make arrangements in the legislation concerning the management and supervision of funds SILPA, a clear determination of the ratio of expenditures for personnel emoluments in the budget, setting spending limits the ratio of social assistance and grants. In addition civil society also need to watch every moment of the discussion and determination of the budget, and if necessary people to make advocacy network in the budget.

Kata Kunci : Politik Anggaran dan Teori Keagenan