ORANG ASLI PAPUA SEBAGAI SYARAT MENJADI KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH (Studi Pemilukada 2010 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua)

Agus Mulyono, Drs. Usmar Salam, MIS

2011 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati), sehingga membawa dampak terhadap ketahanan politik wilayah, serta keinginan yang menjadi Kepala Daerah (Bupati danWakil Bupati) harus orang asli Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Merauke, yang mengungkapkan keadaan subjektif berdasarkan data dan fakta di lapangan, sehingga dapat diungkapkan aspek-aspek yang diselidiki agar jelas sesuai dengan kondisi yang nyata. Untuk mengumpulkan data dan fakta tersebut digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari metode dan teknik tersebut ditemukan permasalahan dalam hal persyaratan khususnya tentang orang asli Papua sebagai syarat dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Karena ada keinginan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) bahwa Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus orang asli Papua, MRP mengacu pada UU Otonomi Khusus Papua. Di samping itu dampak proses pemilukada langsung terhadap ketahanan politik wilayah. Berdasarkan penelitian tersebut, secara umum pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Merauke telah berjalan dengan baik dan lancar. Konflik yang timbul selama proses pemilukada dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pemilukada dapat ditindaklanjuti oleh Panitia pengawas pemilu dan diselesaikan, hanya tentang keinginan orang asli Papua menjadi persyaratan khusus untuk menjadi bupati dan wakil bupati perlu kajian mendalam. Karena semua warga negara mempunyai hak yang sama di negara Republik Indonesia. Sehingga stabilitas politik di wilayah dapat terjaga dan ketahanan nasional terjamin.

This research purpose to review the pattern of local elections (Regent and Vice Regent), so bring the impact of the political resistance region, as well as the desire to be Head of Region (Regent and Vice Regent) should be indigenous Papuans. The research method used was qualitative descriptive using case studies in Merauke Regency, who explain the subjective state based on data and facts in the field, so it can be explained aspects that were investigated in order to clear in accordance with real conditions. To collect data and facts are used with observation techniques, interviews and documentation. From methods and techniques are found to problems in terms of requirements, especially regarding indigenous Papuans as a requirement in the election candidacy Regional Head (Regent and Vice Regent). Because there is a desire of the Papuan People's Assembly (MRP) that Regent / Vice Regent, Mayor / Deputy Mayor should be native Papuans, MRP refers to the Papua Special Autonomy Law. In addition, the effects process a direct general election of the political resistance of the region. Based on these studies, the general election of 2010 in Merauke regency has gone well and well. Conflicts that arise during the election process can be completed by the Electoral Commission with reference to the Merauke District legislation. The violations were found in the election can be followed by the election regulatory Committee and resolved, only the requirement that became regent and deputy regent of the indigenous people of Papua should be done and in‐depth review, because all citizens have the same rights in the Republic of Indonesia. So political stability in the region can be maintained and national resistance of ensured.

Kata Kunci : orang asli papua, pemilihan umum kepala daerah, otonomi