DISPARITAS WILAYAH ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN MALANG

NANA NOVITA PRATIWI, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A.,Ph.D

2011 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Isu mengenai disparitas wilayah baik dari segi ekonomi, sosial kependudukan maupun fisik memang merupakan permasalahan yang tidak pernah basi dan habis. Hampir seluruh wilayah di Indonesia masih ditemukan permasalahan tersebut baik dari skala Kabupaten sampai pada skala Kecamatan. Jika tidak segera ditangani secara lebih detail, maka akan menyebabkan derajat ketimpangan menjadi semakin melebar dan sulit diatasi. Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan yang cukup tinggi dan telah memberikan kontribusi PDRB kepada Propinsi Jawa Timur sebesar 15%, ternyata masih mengalami perkembangan yang tidak merata di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kondisi disparitas wilayah dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat hubungan antar indikator dengan faktor penyebabnya serta indikator yang paling penting dalam melihat disparitas wilayah di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deduktif, melalui metoda statistik dengan menggunakan regresi berganda dan korelasi kanokial serta deskribtif. Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa memang terjadi disparitas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Malang baik berdasarkan IPM maupun pendapatan daerah terutama wilayah bagian tengah dan utara dengan wilayah hinterlandnya. Selain itu, terjadi hubungan yang bertolak belakang atau tidak searah antara kedua indikator disparitas, dimana IPM lebih dipengaruhi oleh aspek fisik kemudian kependudukan, sedangkan pendapatan daerah lebih dipengaruhi oleh aspek ekonomi kemudian kependudukan. Dari kedua indikator tersebut, yang paling penting dalam melihat disparitas adalah IPM. Terdapat tujuh (7) faktor yang berpengaruh nyata terhadap disparitas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Malang. Dari tujuh (7) faktor tersebut, hanya empat (4) faktor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap disparitas wilayah Kabupaten Malang, yaitu fasilitas perdagangan dan jasa, aksesibilitas, distribusi kepadatan penduduk dan perkembangan sektor industri. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang telah mengupayakan berbagai kebijakan dan program-program untuk mengatasi disparitas wilayah, namun sampai saai ini disparitas wilayah antar kecamatan masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena program-program pemerintah yang telah dijalankan masih berorientasi target berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan potensi SDAnya saja tanpa melihat kebutuhan wilayah secara lebih detail. Selain itu, program-program yang ada masih bersifat global (bias) dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkembangan tinggi saja, sehingga urbanisasi ke wilayah tersebut menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, kedepannya perlu adanya kebijakan pemerintah yang menekankan pada pemerataan distribusi untuk keempat faktor urgen diatas serta memberikan perhatian khusus pada kecamatan-kecamatan perkembangan lambat. Sehingga permasalahan urbanisasi dari wilayah hinterland (perkembangan lambat) ke wilayah pusat (perkembangan cepat) dapat dikurangi. Dengan demikian, disparitas antar kecamatan juga dapat diminimalisir.

The issue of disparity in the region both in terms of economic, social demography and physically it is a problem that never grows old and depleted. Almost all regions in Indonesia are still found to the problem both from region to district scale. If not immediately addressed in more detail, it will cause a degree of inequality widens and becomes increasingly difficult to overcome. Malang Regency as one of the region with a fairly high growth and has contributed to the GDP of East Java Province by 15%, was still experiencing uneven development in various regions. Therefore, this study will assess the condition of the disparities and the factors that influence it. In addition, this study also will look at the relationship between the indicator with the causes and indicators of the most important in looking at disparities in the region of Malang Regency. This research was conducted with a deductive approach, through a statistical method (using multiple regression and canocial correlation) and descriptive method. Based on the analysis found that the disparity did occur between sub-districts in Malang regency either under IPM and local revenues, especially central and northern areas with its hinterland area. As well, there was a relationship of opposites or not the direction between the two indicators of disparity, where human devepoment index (HDI) is more influenced by the physical and demography aspects, while local revenues are more influenced by economic and demographic aspects. Of both indicators, the most important in looking at disparities is IPM. There are seven (7) factors that significantly affect the disparity between districts in Malang. Of these factors, only four (4) that contribute most to the disparity in Malang Regency, namely trade and services facility, accessibility, population density and distribution of industrial sector development. Currently the Government of Malang Regency have been pursuing various policies and programs to address disparities in the region. However, until now, inter-district disparities in the region is still relatively high. This is because government programs that have been undertaken are still oriented targets based on economic growth and its natural resources without seeing the needs of the region in more detail. In addition, programs are still general and concentrated of high growth development area. As a result, urbanization has become increasingly high. Therefore, the future need for government policies that emphasize equity urgent distribution to all four factors above and pay special attention to low growth development of districts, so that the problems of urbanization of the hinterland (low growth development) to the central region (rapid development) can be reduced. Thus, disparities between districts can also be minimized.

Kata Kunci : Disparitas; Aspek Fisik, Sosial Kependudukan, Ekonomi; Kabupaten Malang.