DINAMIKA POLITIK DALAM PROSES INISIASI KEBIJAKAN TENTANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Anita Tristya Wenni, Dra. Ratnawati, S.U.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Penelitian ini membahas tentang latar belakang lahirnya kebijakan mengenai tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009. Suatu kebijakan, idealnya, lahir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama melalui kompromi dan konsensus. Namun tidak jarang suatu kebijakan dipilih karena alasan-alasan yang hanya bersifat politis semata dan melupakan tujuan utamanya sebagai solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Sudah sangat sering terjadi dimana suatu kebijakan dilahirkan untuk memuaskan aspirasi sebagian pihak yang memberikan keuntungan lebih besar kepada penguasa dan sering pula kebijakan lahir hanya sebagai ‘buaian’ semata untuk menenangkan masyarakat tanpa ada road map yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan yang secara riil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jadi, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai pilihan politik dari pemangku kekuasaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu hal yang menarik untuk diteliti menyangkut kebijakan tanah adat ini adalah mengenai latar belakang lahirnya kebijakan tersebut dengan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tersebut dan kepentingan-kepentingan apa saja yang terkandung dibalik lahirnya kebijakan ini. Untuk mengkaji latar belakang lahirnya kebijakan tentang tanah adat, maka digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analisis kebijakan, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut, diperolehlah gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tanah adat di Kalimantan Tengah, kemudian ditransformasikan menjadi faktor-faktor yang mendorong pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 (empat) faktor yang terbagi dalam dua kategori, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Pengkategorian faktor-faktor ini dilakukan berdasarkan pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan. Berdasarkan kategori tersebut maka yang menjadi faktor internal adalah adanya peningkatan eskalasi konflik, dan yang menjadi faktor eksternal adalah adanya reaksi terorganisir masyarakat adat, komitmen politik Gubernur serta adanya ketidakefektifan aturan hukum yang telah ada sebelumnya.

This study discussed the background emerged a policy on indigenous land and customary rights over land regulated through Central Kalimantan Governor Regulation No. 13 of 2009. A policy, ideally, emerged to address the issues in the society and to achieve common goals through compromise and consensus. But infrequently a policy was chosen due a purely political nature and forgetting the primary purpose as a solution to the issues faced by the society. Sometimes, a policy was emerged to satisfy the aspirations of parties to benefits authorities much and it often emerged simply as 'cradle' merely to calm the public without a clear road map for implementing the policies aiming in real to improve the community welfare. Therefore, a public policy considered as a political option of the holders of power. Based on these statements, an interesting thing to examine regarding indigenous land policies issue was the background emerging the policy by considering the factors affecting the government choice to set the contained policy and interests behind the emerging of the policy. To examine the background which emerged the policy on indigenous lands, it was used a qualitative research approach by policy analysis study, which was useful to investigate social phenomenon and human issues to generate descriptive data of written or spoken words from people and their observed behavior. By using the study type, it gained an objective picture of the actual circumstances which emerged the land policy in Central Kalimantan, which then transformed into decision-making driving factors and determination policy taken by Government of Central Kalimantan Province. The results of this study identified 4 (four) factors classified into two categories: internal and external factors. The Categorization was based on its influence on policy formation. Based on these categories, the internal factor was the existed escalation of conflict, and the external factor was the existed of organized reaction of indigenous peoples, the political commitment of the Governor and the ineffectiveness of prior legal rules.

Kata Kunci : Kebijakan, Inisiasi Kebijakan, Tanah Adat