PERAN REDESAIN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN INVESTASI DI KOTA MAKASSAR

Mohamad Thahir Haning, Drs.M.Si., Prof.Dr. Miftah Thoha, MPA,

2011 | Disertasi | S3 Manajemen dan Kebijakan Publik

Reformasi kelembagaan telah dilakukan di kota Makassar tetapi masih banyak kendala, penelitian ini mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan strategis daerah Kota Makassar? Apakah kebijakan strategis daerah itu melandasi redesain organisasi Pemerintah Kota Makassar? Bagaimanakah penataan kembali satuan-satuan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang memberikan pelayanan investasi? Bagaimanakah reintegrasi sumberdaya manusia pada satuan-satuan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar, khususnya yang memberikan pelayanan investasi? Bagaimanakah kinerja pelayanan investasi di Kota Makassar? Apakah redesain organisasi yang telah dilakukan itu berkaitan dengan kinerja pelayanan investasi? Temuan lapangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Kebijakan strategis daerah Kota Makassar terlihat kurang match dengan redesain organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Penataan kembali satuan-satuan organisasi kantor dan dinas-dinas yang mengurusi perizinan investasi Pemerintah Kota Makassar ini dapat dikatakan tidak mengarah kepada perubahan yang bersifat substansial. Integrasi sumberdaya manusia kedalam instansi-instansi pemberi pelayanan publik di Kota Makassar, belum bisa dilakukan secara baik. Kinerja organisasi pemberi pelayanan perizinan investasi nampaknya kurang menggembirakan. Kerangka pikir dalam disertasi ini meminjam kerangka teoritik model desain organisasi yang dikembangan oleh Galbraith sebagai alat analisis terhadap kasus dalam disertasi ini. Galbraith menitikberatkan keterkaitan antara kebijakan strategis, integrasi sumberdaya manusia, dan penataan satuan-satuan organisasi. Namun demikian, pemakaian kerangka teoritik Galbraith ini dilakukan secara kritis. Sebab kekurangan dari pemikiran Galbraith adalah bahwa ia bicara dalam konteks organisasi bisnis dan ia kurang bicara mengenai dampak perubahan organisasi itu terhadap kinerja organisasi. Sedangkan kasus dalam disertasi ini bicara mengenai organisasi pemerintahan dan bicara pula mengenai dampak perubahan organisasi terhadap kinerja organisasi. Sumbangan teoritik baru melalui temuan akademik dalam disertasi ini adalah bahwa perubahan satuan-satuan organisasi pemerintahan daerah agar berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik haruslah pada awalnya berpijak pada kebijakan strategis daerah. Perubahan satuan-satuan organisasi pemberi pelayanan publik mesti diorientasikan sebagai wadah bagi visi dan misi yang terkandung dalam kebijakan strategis daerah. Organisasi perangkat daerah adalah wadah atau alat untuk pemberi pelayanan publik bagi pengembangan daerah. Jika penataan satuan-satuan organisasi perangkat daerah berpijak pada pertimbangan kebijakan strategis daerah, maka perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah itu dapat diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Although the institutional reforms have been conducted in the city of Makassar, there are still many obstacles. Therefore, this research has questions as follows: how is the strategic policy of the Makassar City? Does the policy influences redesign of organization of Makassar City? How does the realignment of the organizational units of the of Makassar City, especially those providing investment services? How reintegration of human resources at the organizational units of the Makassar City, especially those that provide investment services? How is the performance of investment services in the city of Makassar? Whether redesigning an organization that has done it relates to the performance of investment services? Field findings show the following things. Strategic policy of Makassar City is less macth with redesigning the organization of Makassar City. Realignment of organizational units and office services of investment licensing is arguably does not lead to changes which are substantial. Integration of human resources into institutions of public service providers in the city of Makassar can not be done well. The performance of organizations of investment licensing service seem less encouraging. Framework of this dissertation adopts the theoretical framework that models cultivated by Galbraith as an analytical tool to the case in this dissertation. Galbraith emphasizes the linkages between strategic policy, human resource integration, and the arrangement of units of the organization. However, the use of Galbraith's theoretical framework is done critically. For lack of Galbraith's thinking was that he spoke especially in the context of business organizations and he is less talk about the impact of changes in the organization of organizational performance. While the case in this dissertation talk about the organization of government and also spoke about the impact of organizational change on organizational performance. The new theoretical contribution through academic findings in this dissertation is that changing the units of local government organizations that will be an impact on improving the performance of public services must be initially grounded in strategic policy areas. Change units of public service provider organization must be oriented as a tools for the vision and mission. The units are contained by the strategic policy areas. The units of the new organization is must be oriented to public service providers for the development of the region. If the arrangement of the units of the regional organizations based on considerations of strategic policy of region (Renstrada), the change in organizational structure of local government can be believed that it will positively impact the performance improvement of local public services.

Kata Kunci : Desain organisasi, kebijakan strategis daerah, pengorganisasi, integrasi sumber daya manusia, kinerja organisasi.