DANA PEMBANGUNAN GAMPONG (Studi mengenai Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Model Alokasi Dana Pembangunan Gampong di Gampong Batoh Kecamatan Lhoongbata Kota Banda Aceh)

Rismauli Hapni, AAGN Ari Dwipayana, S.I.P., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Seiring arus desentralisasi dan demokratisasi, kebijakan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam juga mengalami perubahan. Mulai dari perubahan pada pemerintahan lokal, dari Desa menjadi Gampong, hingga perubahan pada pendanaan pembangunan. Dan wacana mengenai partisipasi muncul bersama perubahan tersebut. Dengan mengacu pada konsep partisipasi World Bank (1996) bahwa makna dasar dari partisipasi adalah “proses berbagi dan mengambil bagian dari…”, bagaimana implementasi model-model pendanaan pembangunan Gampong serta bagaimana implikasinya akan dikaji. Kajian dilakukan dengan mengupas unsur-unsur partisipasi, pihak-pihak yang terlibat dalam partisipasi, serta indikator dan derajat partisipasi dalam implementasi tiga model alokasi dana pembangunan di Gampong Batoh, yaitu Alokasi Dana Gampong (ADG), Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan; serta implikasi partisipasi masyarakat dalam implementasi tiga model alokasi dana pembangunan Gampong terhadap pembangunan Gampong Batoh. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan lewat pertemuanpertemuan informal antara peneliti dengan responden, sedangkan observasi dilakukan pada hasil-hasil pembangunan. Hasil wawancara terlebih dahulu digunakan sebagai panduan untuk melakukan observasi, sebelum kemudian dilakukan crosscheck antara data hasil wawancara dengan data hasil observasi. Wawancara kembali dilakukan apabila terdapat ketidak-sesuaian antara data hasil wawancara dengan data observasi. Pengumpulan data diakhiri setelah unsur-unsur partisipasi, pihak-pihak yang terlibat dalam partisipasi, serta indikator dan derajat partisipasi telah dapat diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter partisipasi masyarakat Gampong Batoh dalam ketiga model alokasi dana pembangunan berbeda satu sama lain. Dalam ADG, unsur partisipasi yang meliputi keterwakilan dan keterlibatan tidak terpenuhi sehingga derajat partisipasi masyarakat berada pada tingkat informatif; dalam BKPG unsur keterwakilan terpenuhi sehingga derajat partisipasi masyarakt berada pada tingkat konsultatif; dalam PNPM MP terpenuhi seluruhnya sehingga derajat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dari tingkat konsultatif pada beberapa tahap menjadi ruang kewargaan pada tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain dana dan waktu pelaksanaan program, pihak-pihak (aktor) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan juga berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Dana yang kecil, waktu yang pendek, dan aktor yang didominasi oleh aparat pemerintah gampong menjadikan tingkat partisipasi masyarakat dalam program ADG rendah. Peningkatan jumlah dana dan waktu yang lebih panjang, sebagaimana dalam program BKPG, juga tidak menjamin tingkat partisipasi masyarakat apabila aparat pemerintah gampong masih mendominasi. Pengaruh aktor terhadap partisipasi masyarakat kembali terlihat dalam program PNPM MP, yang mana keberadaan fasilitator beriringan dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

As the flow of decentralization and democratization, development policy in Nanggroe Aceh Darussalam is also changing. Begin with the changes to the local government, from village to Gampong, until changes in the funding of development. And public discourse on participation appeared with such changes. With reference to the concept of participation in World Bank (1996) that the basic meaning of participation is \"the process of sharing and taking part of ...\", how the implementation of models Gampong development funding and how their implications will be assessed. The study was conducted by peeling the elements of participation, stakeholders engaged in participation, as well as indicators and degree of participation in the implementation of three models of the allocation development funds in Gampong Batoh, the Gampong Fund Allocation (ADG), Financial Assistance Pemakmue Gampong (BKPG), and National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban; and implications of community participation in the implementation of the three models of the allocation development funds toward the construction of Gampong Batoh. Research carried out by in-depth interview technique (depth interview) and field observations. Interviews were conducted through informal meetings between researcher and respondent, while the observations made on development outcomes. The results of the first interview is used as a guide for observation, prior to crosscheck between the data and then conducted interviews with observation data. Interviews took place when there are discrepancies between the data from interviews with observational data. The data collection is terminated after the elements of participation, stakeholders engaged in participation, as well as indicators and degrees of participation have been identified. The results showed that the character of public participation in the third Batoh Gampong development fund allocation model different from each other. In ADG, the element of participation that includes representation and involvement are not being met so that the degree of public participation is at the level of informative; in BKPG element representation are met so that the degree of participation is at the level consultative masyarakt; in PNPM MP met entirely so that the degree of public participation has increased from to the level consultative some stage be a space of citizenship at a later stage. This suggests that in addition to funding and timing of program implementation, stakeholders (actors) involved in development activities also impact on community participation. Small funds, time is short, and the actor who dominated the village government officials to make the level of community participation in the program low ADG. An increasing number of funds and a longer time, as in BKPG program, also does not guarantee the level of public participation if government officials are still dominating the gampong. Actors to influence people's participation in the program visible again PNPM MP, where the presence of facilitators in conjunction with increased community participation.

Kata Kunci : Dana Pembangunan, Gampong