PERAN KEPOLISIAN NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)

Hasan, S.Pd, Prof. Dr. Kodiran, M.A.

2011 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Muna dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah konflik dan permasalahan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.Mulai dari konflik antara elit politik, permasalahan dalam tahapan pilkada, hingga aksi unjuk rasa yang melibatkan massa. Konflik pilkada memberikan dampak negatif terhadap keamanan di daerah yang berpotensi memperlemah ketahanan sebuah wilayah, sehingga membutuhkan peran dari Kepolisian Negara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pilkada agar tercipta situasi aman, tertib dan damai. Penelitian ini meneliti tentang peran kepolisian negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilihan kepala daerah langsung (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana peran yang dilakukan Kepolisian Negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencegah terjadinya konflik pada pemilihan kepala daerah langsung dan Bagaimana implikasi peran Kepolisaian Negara terhadap ketahanan wilayah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kulaitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa peran Kepolisian Negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilihan kepala daerah langsung di kabupaten Muna tahun 2010, dilaksanakan secara terpadu dan simultan oleh satuan Polres Muna, Polda Sulawesi Tenggara dan Polsek. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup terhadap objek vital atau lokasi yang digunakan untuk kegiatan pilkada sesuai dengan tahapan pilkada yaitu tahap pemutakhiran DPT, penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara serta pendistribusian logistik, pengamanan melekat terhadap para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pelantikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian mengedepankan kegiatan penangkalan dan pencegahan yang didukung dengan kegiatan intelijen yang diarahkan meminimalisir potensi gangguan, mencegah dan menangkal berkembangnya ambang gangguan serta menanggulangi bentuk-bentuk gangguan nyata yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggagalkan pilkada di kabupaten Muna. Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan pada pemilihan kepala daerah langsung di kabupaten Muna tahun 2010 memberikan dampak yang positif bagi ketahanan wilayah kabupaten Muna yang meliputi ketahahan bidang keamanan, ideologi, ekonomi dan sosial budaya. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dengan peran Kepolisian Negara pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung dapat tercipta situasi kemanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif aman, tertib dan damai di wilayah kabupaten Muna, sehingga masyarakat, elit politik, tim sukses dan juru kampanye dapat dapat menggunakan hak politiknya dengan baik.

Direct local elections in districts Muna in the implementation there are a number of conflicts and problems that disrupt public order and security stability. Starting from the conflict between the political elite, the issue in the election stage, until protests involving mass. Conflict elections have a negative impact on security in the region that could potentially weaken the resilience of a region, thus requiring the role of the state police to maintain security and stability and public order during the elections in order to create the safe, orderly and peaceful. This study discusses the role of the state police in maintaining public order and security stability in direct local elections (Muna Studies in Southeast Sulawesi Province) with the research question is, what role did the State Police in maintaining security and stability and public order to prevent conflicts in direct local elections and how the implications of the role of the State Kepolisaian resistance region by using descriptive research method kulaitatif. Data collection techniques using observation techniques, interviews, documentation and library research. The results of this study, suggesting that the role of the State Police in maintaining security and stability and public order in direct local elections in districts Muna in 2010, implemented in an integrated and simultaneously by the Police units Muna, Southeast Sulawesi Provincial Police and the Police. Security conducted in an open and closed to vital objects or locations that are used for election activities in accordance with the phase of updating the electoral stage DPT, prospective determination of regional head and vice regional head, the campaign, the quiet period, voting, vote counting and distribution logistics, security inherent of the prospective head and deputy head of the region as well as the inauguration of the candidate's head and deputy head of the selected areas. Security is done by the police forward the deterrence and prevention activities supported by the intelligence activities directed at minimizing the potential for interference, prevent and deter the development threshold of interference and forms tackle real problems that directly or indirectly to thwart the elections in the district Muna. The success of the Indonesian National Police in maintaining security and stability in direct local elections in Muna district in 2010 gave a positive impact resistance Muna district that includes ketahahan security, robustness ideology, economic resilience and social and cultural resilience. In conclusion we can say that with the police role in the implementation of democratic party election in 2010, can create a conducive security and order situation is safe, orderly and peaceful in the district so that the public Muna, the political elite, successful team and campaigners may be able to use their political rights as well.

Kata Kunci : Pilkada, Sumber Konflik, Peran Kepolisian Negara, Ketahanan Wilayah