STAKEHOLDER DALAM PROSES NEGOSIASI KEBIJAKAN RELOKASI IBUKOTA KECAMATAN: Studi Kasus Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa

AMRULLAH, S.AP, Prof. Dr. Warsito Utomo

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Persoalan kebijakan adalah persoalan paling susah dijustifikasi dan dikonfrontir dengan alasan-alasan administratif atau juga politis an sich, akan tetapi lebih dari itu, ia juga bagian dari budaya komitmen yang ada dalam diri para pengambil kebijakan. Lahirnya kebijakan telah diiringi oleh serangkaian aktivitas yang rumit dan panjang, kontradiksi, segregasi kepentingan antar stakeholder, polarisasi isu, bahkan tidak jarang ketika suatu produk kebijakan akan dihasilkan biasanya konflik akan selalu muncul mewarnai di dalamnya. Studi ini mencoba mengungkapkan sisi lain dari proses pertarungan stakeholder dalam rangka mendorong terealisasinya sebuah produk kebijakan, yaitu berkaitan dengan kebijakan Relokasi Ibukota Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan riset ini, masalah pokok yang diangkat yaitu: Mengapa Proses Negosiasi Kebijakan Relokasi yang dilakukan oleh Stakeholder belum berhasil? Pertanyaan tersebut dibreakdown ke dalam tiga pertanyaan penting yaitu: 1).Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses Negosiasi Kebijakan Relokasi tersebut? 2).Bagaimana bentuk peran yang dilakukan stakeholder dalam proses negosiasi kebijakan Relokasi Ibukota Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa? 3). Bagaimana dinamika konflik yang terjadi dan implikasinya terhadap keterlambatan proses negosiasi kebijakan relokasi tersebut? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dalam rangka memperoleh data untuk menjawab masalah yang ada, penulis menggunakan teknik actor oriented approach (Snoijen, 1997), suatu teknik yang melihat bentang aktor sebagai subyek yang dianggap penting dan mampu menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlambatan untuk memperoleh hasil negosiasi yang dilakukan oleh stakeholder khususnya stakeholder primer gagal menemukenali hakekat substantif dari berbagai teknik, pendekatan serta nilai-nilai yang akan dinegosiasikan dengan pihak penentu kebijakan (Pemda dan DPRD Sumbawa). Masih lemahnya pergerakan aktor terkait gaya, teknik dan modal negosiasi adalah realitas praktek negosiasi yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di Batulanteh. Dinamisnya pola hubungan atau konflik antar aktor dalam proses negosiasi tersebut berimplikasi kepada proses negosiasi sebagai suatu keniscayaan yang terus dilakukan. Sementara di sisi lain, keberhasilan negosiasi dihambat oleh isu dan kepentingan politik parokial seperti masalah tempat ibukota kecamatan yang baru. Kegagalan negosiasi juga disebabkan ketidakmampuan stakeholder untuk mempersiapkan SDM dan datadata pendukung serta negosiator yang handal. Belum adanya politicall will dari Pemda dan DPRD Sumbawa terkait Relokasi Ibukota Kecamatan Batulanteh melalui PERDA atau PERBUP RELOKASI.

Policy issue has been the most difficult problem justified and confronted with either administrative or political an sich reasons; moreover, it also turns out to be the part of commitment culture available within the policy makers. Policy making is accompanied with a series of intricate and long activities, contradictions, segregations of inter-stakeholder interests, polarization issue; even, frequently, when a policy will be issued, it is colored with conflicts. This study attempts to describe the other sides of conflict process among stakeholders in order to support the realization of policy product, i.e., in relation with the Batulanteh sub-district relocation policy in Sumbawa district. The main problem exposed in this research concerns with: Why does the Negotiation Process of Relocation Policy that the stakeholders conduct has not been successful yet? This question is broken down into three important questions, i.e.: 1).Who are the actors involved in the process of the Relocation Policy Negotiation? 2).What roles that stakeholders play in the negotiation process of Batulanteh sub-district Relocation Policy Negotiation in Sumbawa District? 3).What are the conflict dynamics identified and its implications on the delay of the relocation policy negotiation process? This is a case-study-based qualitative research. To obtain data for answering the available problems, actor oriented approach technique is adopted (Snoijen, 1997). It is a technique observing the range of actor as subject that is considered as important and capable to answer the research problem. Result of this research shows that the delay in obtaining the negotiation result by stakeholder, particularly primary stakeholder primer is unsuccessful to identify the substantive nature of various techniques, approaches, and values to negotiate with the policy makers(Sumbawa District local government and DPRD). Weak movement of actors in terms of negotiation style, technique, and capital become negotiation practice reality that the stakeholders available in Batulanteh. The dynamic relationship pattern and conflict among actors in such negotiation process has provided implications to the negotiation process as certainty that is conducted from to time. Meanwhile, on the other hand, successful negotiation is impeded by parochial issues and political interests, such as the site of the new sub-district capital. Unsuccessful negotiation is also caused by stakeholders’ incapability to prepare reliable supporting HR,data and negotiator. No political will of Sumbawa District Local Government and DPRD in terms of the Relocation of Batulateh sub-district capital has been available through PERDA (Local Regulation) or PERBUP (District Head Regulation) on Relocation.

Kata Kunci : Stakeholder, Negosiasi, Kebijakan Relokasi