EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman)

Veronica Woro Hapsari, Dr. Bambang Riyanto L.S.,M.B.A.,

2011 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini dilakukan karena LK SKPD di Pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mengimplementasikan SAP dengan semestinya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyusunan LKPD. Untuk membantu SKPD dalam meningkatkan implementasi SAP, maka Inspektorat Kabupaten perlu memberikan rekomendasi yang dilengkapi dengan informasi tentang kriteria-kriteria SAP yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh SKPD yang disajikan dalam bentuk indeks implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk: menghitung indeks implementasi SAP pada masing-masing LK SKPD, menentukan klasifikasi tingkat implementasi SAP pada LK SKPD Kabupaten Sleman TA 2010 dan menentukan SKPD-SKPD yang harus mendapatkan pendampingan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik diskriptif prosentase yaitu teknik analisis dengan membuat prosentase dari data yang ada kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan data primer, meliputi: 46 set LK SKPD, APBD TA 2010 dan SK Bendahara TA 2010. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur. Prosedur evaluasi dalam penelitian ini diawali dengan penyusunan kriteria dan melakukan penilaian, dilanjutkan dengan menghitung indeks implementasi masing-masing SKPD, dan terakhir menyusun kelas tingkat implementasi SAP pada LK SKPD Kabupaten Sleman TA 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks implementasi yang dicapai oleh 46 SKPD sangat bervariasi dengan indeks paling rendah 11 % dicapai oleh Kecamatan Tempel, indeks ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tempel hanya mampu mengimplementasikan 8 kriteria dari 73 kriteria yang seharusnya diimplementasikan, sedangkan indeks paling tinggi dengan nilai 87 % dicapai oleh Sekretariat Daerah, indeks ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah mampu mengimplementasikan 74 kriteria dari 85 kriteria yang seharusnya diimplementasikan. Selanjutnya, klasifikasi tingkat implementasi SAP pada LK SKPD Kabupaten Sleman TA 2010 terdiri dari 6 kelas meliputi: 1) Kelas Sangat Baik ada 4 SKPD; 2) Kelas Baik ada 13 SKPD; 3) Kelas Cukup Baik ada 7 SKPD; 4) Kelas Kurang Baik ada 10 SKPD; 5) Kelas Sangat Kurang Baik ada 8 SKPD ; 6) Kelas Buruk ada 4 SKPD. Berdasarkan klasifikasi diatas, ada 22 SKPD yang harus mendapatkan pendampingan.

The research was conducted because the financial statement of district unit (LK SKPD) of Sleman District had been unable to implement Government Accounting Standard (SAP) properly, causing difficulty in preparing financial statement of district (LKPD). To help district unit (SKPD) improve the implementation of SAP, the Inspectorate District needs to provide recommendations equipped with information on SAP criteria which have been implemented or not implemented yet by SKPD presented in the form of implementation indexs. The research aimed at: measuring the indexs of SAP implementation in each LK SKPD, determining the classification level of SAP implementation in LK SKPD of Sleman District 2010 and determining SKPD which need to get assisted. The research applied a descriptive percentage technique which makes the percentage of the available data, then describes them. The primary data of the research include: 46 sets LK SKPD, District Budget 2010 and Treasurer Decree 2010. The methods of data collection were documentation and unstructured interview. The evaluation procedure was started with the criteria preparation and assessment, followed by the measurement on SKPD implementation indexs; and finally, the arrangement of SAP implementation level in LK SKPD of Sleman District 2010. The results of the research indicated that the implementation indexs achieved by 46 SKPD variedgreatly with the lowest index of 11% achieved by Tempel Subdistrict (Kecamatan Tempel), which showed that Tempel Sub-district was only able to implement 8 criteria of 73 criteria which shoul be implemented, while the highest index with a value of 87 % achieved by the Local Secretary (Sekretariat Daerah) which showed that the Local Secretary was able to implement 74 criteria of 85 criteria which should be implemented. Next, SAP implementation level in LK SKPD of Sleman District 2010 was classified into 6 classes: 1) Very Good Class: 4 SKPD; 2) Good Class: 13 SKPD; 3) Quite Good Class: 7 SKPD; 4) Less Good Class: 10 SKPD; 5) Very Less Good Class : 8 SKPD; 6) Bad Class: 4 SKPD. Based on the above classification, there were 22 SKPD which should get assistance.

Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah