IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SUBSEKTOR PERIKANAN LAUT DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MANOKWARI

SIMON SAPARY, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.,

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Subsektor perikanan laut yang terdiri dari usaha kecil dan rumah tangga, merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan modal dan manajemen relatif sederhana dalam pengelolaan Subsektor perikanan laut. Meskipun demikian, bukan berarti Subsektor perikanan laut tidak memiliki kendala dalam pengembangannya. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh Subsektor perikanan laut adalah modal dan akses pasar. Di sinilah peran pemerintah untuk ikut membantu mengatasi kendala Subsektor perikanan laut dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan Subsektor perikanan laut. Kabupaten Manokwari sangat potensial dengan hasil kekayaan alam laut. pada tahun 2008 kapasitas produksi total ikan laut di Kabupaten Manokwari mencapai 2.456,12 ton. Hasil ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 dan 2006 yang masing-masing hanya sebesar 2.205,10 ton dan 2.205,26 ton. Namun demikian, dibandingkan hasil produksi sejak tahun 2001, hasil perikanan laut di Kabupaten Manokwari cenderung mengalami penurunan. Tujuan dalam penelitian ini meliputi: 1) Mengetahui proses perumusan (formulasi) implementasi kebijakan pemberdayaan subsektor perikanan laut untuk mengatasi kemiskinan nelayan di Kabupaten Manokwari; 2) Mengetahui faktorfaktor atau prioritas utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan subsektor perikanan laut untuk mengatasi kemiskinan nelayan di Kabupaten Manokwari; dan 3) Mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan subsektor perikanan laut untuk mengatasi kemiskinan nelayan di Kabupaten Manokwari. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang nelayan yang dipilih dengan cara random. Analisis kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui proses penentuan kebijakan sekaligus efektivitasnya. Analisis deskriptif statistik digunakan untuk menentukan faktor-faktor penentu kebijakan pemberdayaan subsektor perikanan laut untuk mengatasi kemiskinan nelayan di Kabupaten Manokwari. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menyebabkan tidak efektifnya kebijakan pemberdayaan subsektor perikanan laut. Dilihat dari indikator peningkatan produktivitas, peningkatan penghasilan, kesejahteraan dan akses pasar, dapat dikatakan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengatasi kemiskinan nelayan di Kabupaten Manokwari.

Marine fisheries subsector which consists of small businesses and households, is the prime mover of economic society. This is because capital requirements are relatively modest and management in the management of marine fisheries subsector. However, it does not mean sea fisheries subsector has no constraints in its development. One of the biggest obstacles faced by the marine fisheries sub-sector is the capital and market access. This is where the role of government to help overcome the constraints of marine fisheries sub-sector by providing policies that benefit marine fisheries subsector. Manokwari potential with the natural wealth of the sea. in 2008 the total production capacity of marine fish in Manokwari District reached 2456.12 tons. These results have increased from 2007 and 2006, each of which only amounted to 2205.10 tons and 2205.26 tons. However, compared to the results of production since 2001, the results of marine fisheries in Manokwari District tend to decrease. The purpose of this study include: 1) Determine the policy formulation process implementation of empowerment of marine fisheries sub-sector, to overcome the poverty of fishermen in Manokwari District, 2) Knowing the factors or a high priority in determining implementation of empowerment of sub-sea fishing policy, to overcome the poverty of fishermen in Manokwari District; and 3) Knowing the effectiveness of the implementation of the empowerment policy of marine fisheries sub-sector, to overcome the poverty of fishermen in Manokwari District. The sample used in this study as many as 100 fishermen who are selected by random. Qualitative analysis with in-depth interview approach is performed to determine decision-making process as well as effectiveness. Analysis of descriptive statistics were used to determine the determinants of marine fisheries sub-sector's empowerment policies to tackle poverty fishermen in Manokwari District. The results achieved in this study suggests that the process of determining the policies adopted by the Manokwari District Government's empowerment policies led to the ineffectiveness of marine fisheries subsector. Judging from the indicators of increased productivity, increased income, welfare and market access, it can be said that existing policies have not been able to overcome the poverty of fishermen in Manokwari District.

Kata Kunci : subsektor perikanan laut, kebijakan, nelayan