Laporkan Masalah

KOMITMEN KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN DALAM APBD PROVINSI PAPUA ERA OTONOMI KHUSUS

Yubelina Rumbino, S.E., Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A.

2011 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Merujuk dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maka pada tahun 2001 diberikan Otonomi Khusus bagi Papua. Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pasal 56 tentang Pendidikan ayat 1: Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang pendidikan. Ayat 3: setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, sampai pada tingkat pendidikan menengah dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya, Ayat 6 : pelaksanaan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua, pendidikan ditunjang oleh pasal 36 ayat 2-30% dari dana perimbangan di Provinsi Papua, pada tanggal 2 Maret 2009 dikeluarkan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2009 (PerGub 5/2009). Peraturan tersebut bertujuan untuk Pembebasan biaya pendidikan bagi wajib belajar pendidikan dasar dan pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik orang asli papua pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah untuk memerangi ketertinggalan-ketertinggalan pendidikan di Provinsi Papua Hasil temuan lapangan mengenai alokasi APBD dalam Otsus Papua selama Era Otonomi Khusus, pada tahun 2007, anggaran pendidikan sekolah dasar sebesar Rp.59,662.58, sementara Tahun 2008 sebesar Rp. 61.321,27. Anggaran-anggaran ini dipakai dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditentukan di dalam Perda 5/2006 dan Pergub 5/2009, tetapi ada beberapa program kegiatan yang tidak memperoleh dana di tahun 2008 seperti Pembangunan Gedung Sekolah, Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) SD-SMP, Penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar, Pengadaan dan pendistribusian Blanko ijazah SD. Dengan adanya Peraturan Gubernur No 5/2009, Program Wajib Belajar 9 Tahun untuk Tahun 2009 diberikan porsi sebesar Rp.83.883,838 miliar dari besaran anggaran yang ada hanya terpakai Rp.23.838,838 miliar sementara selisih dana yang ada belum diketahui pembiaayaannya. Demikian untuk Tahun 2010, anggaran pendiikan dasar hanya sebesar 91.380,524 miliar. Anggaran tersebut habis terpakai untuk beberapa program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Secara keseluruhan penggunaan anggaran pendidikan dasar sebelum bahkan sesudah Peraturan Gubernur masih terkesan belum maksimal karena masih banyak anggaran yang belum jelas pemanfaatanya sehingga kebutuhan-kebutuhan yang bersentuhan langusung dengan pesrta didik belum tepat. Hal ini juga mendapat perhatian serius dari banyak kalangan baik masyarakat LSM maupun pakar dan pengamat pendidikan. Berkaitan dengan itu Pemerintahlah yang harus konsisten dengan komitmen yang telah dibuat baik dari segi peraturan-peraturan, terlebih komitmen pemerintah dalam menetapkan Alokasi Anggran Belanja Daerah (APBD) bagi terlaksananya proses Pendidikan demi meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Papua yang berkualitas.

Referring to the Constitution of 1945 (UUD 1945), Papua was given special autonomy in 2001. The Act No. 21 of 2001 on Special Local Autonomy, especially the Verse 1 of the Article 56 on Education stated that the government of Papua Province was responsible for the administration of all levels of education. The verse 3 stated that each of the citizens of Papua Province had the right to access quality education up to secondary education at as low education cost as possible for the local people. The verse 6 stated that the administration of the education was regulated by the local regulation of Papua Province and supported by the Verse 2 of the Article 36 stating that 30% of the balanced fund of Papua Province and hence the Governor Regulation No. 5 of 2009 (Pergub 5/2009) was issued. The regulation aimed at abolishing the education cost for basic education and the reduction of the education cost for native people of Papua who pursued secondary school education. It represented the commitment of the government to fight for education backwardness in Papua Province. The in-field finding of the allocation of the local budget in the Special Autonomy of Papua in 2007 showed that the budget for elementary school was IDR 59,662.58 billions, while in 2008 IDR 61,321.27 billions. The budget was allocated for the activities as stipulated in the Perda 5/2006 and the Pergub 5/2009, but there were some programs that did not received the allocation of the fund in 2008 such as School Building Construction, School Operational Grant (BOS) for elementary and junior high school. The presence of the Pergub No. 5/2009, 9-years obligatory education for the academic year 2009 were given the allocation of IDR 83,883,838 billion of the allocated budget of IDR 23,838,838 billions, while the difference in the existing fund has not been determined. The budget for elementary education in 2010 was IDR 91,380,524 billions and has been absorbed for some programs in Papua Province. In general, the allocated budget for elementary education before and even after the Pergub has not been maximal because of the presence of decisive and appropriate allocation of the budget for the requirements directly related to students. It deserved serious concern of many parties both society and non-government organizations and also education observers and experts. Therefore, the government must be consistent with the commitment to the regulations, especially the commitment of the government to the allocation of the local budget (APBD) in the administration of the education in order to improve the quality of the local human resources of PapAua Province.

Kata Kunci : The Commitment of the Budget Allocation for 9-Years Basic Education in the Local Budged (APBD) of Papua Province in Special Autonomy Era.


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.