ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Aldian Syahreza Nasution, SH, Sularto. S.H. C.N. M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Keinginan untuk mempunyai undang-undang antimonopoli di Indonesia telah bertahun-tahun menjadi pembicaraan masyarakat umum, anggota perwakilan rakyat (DPR) dan partai-partai politik. Selama bertahun-tahun pemerintahn Soeharto, inisiatif, ide, atau kehendak tersebut telah diblokade oleh rezim penguasa saat itu disebabkan bertentangan dengan kepentingan kroni Soeharto. Akhirnya, sebuah undang-undang antimonopoly dan persaingan usaha telah disetujui dan diundangkan oleh DPR sejak 5 Maret 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 tentang Persekongkolan dan diskriminasi. Persekongkolan berkembang sangat cepat dan beragam jenisnya. Persekongkolan tender adalah salah satunya dan itu penyebab monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kasus persekongkolan diatur Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli. Diskriminasi juga penyebab monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang diatur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Antimonopoli. Fakta menunjukkan bahwa pengadaan barang/dan jasa diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat. Persekongkolan dan diskriminasi adalah bentuk dari monopoli dan perilaku persaingan tidak sehat oleh para pelaku-pelaku usaha.

The desire to have antitrust laws in Indonesia has for years been the talk of the public, members of the legislature (parliament) and political parties. Over the years, the government of Soeharto, initiatives, ideas, or will have been blocked by the regime at that time due to conflict with the interests of Soeharto's cronies. Finally, an antimonopoly law and competition has been approved and enacted by Parliament since March 5, 1999. This study aims to analyze the Business Competition Supervisory Commission Decision (KPPU) Case Number 05/KPPU-L/2010 about the conspiracy and discrimination. Conspiracies are growing very fast and diverse. Tender conspiracy is one of them and it causes monopoly and unfair business competition. The case of conspiracy set forth in Article 22 Antimonopoly Law. Discrimination is also the cause of monopoly and unfair business competition, which is set forth in Article 19 letter d Antimonopoly Act. Facts show that the procurement of goods / services tinged effort unhealthy behaviors. Conspiracy and discrimination are a form of monopoly and unfair competition behaviors by the business actors.

Kata Kunci : Monopoli, Persaingan tidak sehat, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Persekongkolan tender, Diskriminasi.