The Implication of Regional Autonomy Policy on Regional Road Development: Case in Banyuwangi Regenc

Adityo Galih Satria, Ir. Heru Sutomo, M.Sc.(Eng)., Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Pengel. Infrastruktur & Pembangunan Masy.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implikasi kebijakan otonomi daerah terhadap pemanfaatan prasarana jalan di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan umum dari penelitian di atas adalah dengan mengidentifikasi cara kebijakan pemerintah daerah dan manajemen pembangunan jalan di otonomi daerah dan sebelum otonomi daerah. Ada tiga langkah penelitian ini untuk melihat implikasi kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Banyuwangi. Langkah pertama adalah untuk melihat kondisi fisik jalan daerah di Banyuwangi, kapasitas jalan regional dan fungsi jalan daerah di Banyuwangi. Teknik analisis untuk mengidentifikasi kebijakan jalan, sistem manajemen dan kondisi fisik jalan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan deskripsi literatur dan beberapa data dari lembaga yang terkait dengan pembangunan jalan. Analisis ketimpangan (Lorenz kurva dan indeks gini) digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas dan fungsi pembangunan jalan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi fisik jalan di Kabupaten Banyuwangi pada era setelah otonomi daerah lebih baik daripada sebelum periode otonomi daerah dalam hal panjang permukaan aspal. Kapasitas jalan pada era setelah otonomi daerah lebih baik dari sebelum otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Gini ketimpangan kesempatan mobilitas rumah tangga sebesar 0,8131 dan 0,3094 untuk periode otonomi daerah dan sebelum otonomi daerah. Semua fungtionalitas dalam otonomi daerah lebih berjalan baik daripada sebelumnya otonomi daerah. Hal ini dijelaskan dengan adanya ketimpangan dalam kesempatan mobilitas rumah tangga di pedesaan, pertanian dan wilayah pesisir pada era sebelum otonomi daerah. Analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan jalan di Banyuwangi sebelum dan setelah otonomi daerah tidak berbeda. Ketimpangan kesempatan mobilitas rumah tangga pada saat otonomi daerah lebih baik daripada sebelum otonomi daerah. Ada kecocokan antar kebijakan pemerintah daerah dalam periode otonomi daerah dengan pelaksanaan di lapangan. Adanya respon yang berbeda tentang sistem pengelolaan jalan kabupaten sebelum dan setelah otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

The general objective of the present study is to identify the implication of regional autonomy policy on the utilization of road infrastructure in Banyuwangi Regency. The general objective of this research above is with a identifying the way of local government policy and management of road development in regional autonomy and before regional autonomy. There are three step of this research to see the implication policy of road development in Banyuwangi Regency. The first step is to see the physical condition of regional road in Banyuwangi, the capacity of regional road and the functionality of regional road in Banyuwangi. The analysis techniques for identifying road policy, management system and physical condition of road in Banyuwangi regency used description of literature and several data from institution that related with road development. Inequality measurement (Lorenz curve and gini index) analysis used for identifying capacity and functionality of regional road development. The result of this research is the physical condition of road in Banyuwangi Regency after regional autonomy is better than before regional autonomy period in terms of with length of asphalt surface. The capacity of road in regional autonomy is better than before regional autonomy period. That shows with inequality opportunity of household mobility in regional with Gini index value as 0,8131 and for 0,3094 for regional autonomy and before regional autonomy. The functionality in regional autonomy more runs properly than before regional autonomy period. This clearly indicates in inequality opportunity of household mobility in rural, agriculture and coastal areas during before regional autonomy. From the analysis conclude that the way policy in Banyuwangi before and after regional autonomy is not different. The inequality opportunity of household mobility in regional autonomy is better than before regional autonomy. There is matching both the way of local government policy in regional autonomy period and field implementation. There are also having different responses about regional road management system before and after regional autonomy in Banyuwangi regency between local government and community.

Kata Kunci : ketimpangan, sebelum otonomi daerah, sesudah otonomi daerah, pembangunan jalan, infrastruktur