EFEKTIVITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN KASUS NUKLIR IRAN

David Parulian Sinaga, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M. Si.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas peran Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian kasus nuklir Iran. Di samping itu, menganalisa juga peran International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai badan khusus yang berada di bawah DK yang memiliki otoritas terkait kasus tersebut, dan mengkaji beberapa ketentuan hukum internasional baik Piagam PBB, Statuta IAEA, maupun Ketentuan Non- Proliferation Treaty (NPT). Penelitian ini berusaha mengkorelasikan ketentuan hukum internasional di atas dengan realitas di lapangan yang dilakukan oleh organ-organ pelaksananya yaitu DK PBB dan IAEA. Penelitian ini merupakan penelitian tentang interpretasi hukum yaitu penelitian yang mencoba mencari jawaban yang jelas dan menyeluruh tentang sejarah kasus tersebut dengan melakukan penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan hukum internasional yang terkait dengan kasus tersebut. Pencarian data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji keputusan hukum, buku dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada prakteknya terjadi ketidakefektifan dalam pelaksanaan tanggung jawab DK PBB. Semua aturan hukum internasional baik Piagam PBB, Statuta IAEA, dan ketentuan NPT tidak berjalan dengan efisien akibat dari kepentingan dari negara-negara besar yang notabene anggota tetap DK. Pada akhirnya, wacana reformasi yang selama ini didengungkan tidak akan bisa diwujudkan selama tidak ada itikad baik dan kerja sama dari negara-negara besar.

This research aims to analyze the effectiveness of the United Nations Security Council (UNSC) role in resolving Iran's nuclear case. In addition, it also analyzes the role of the International Atomic Energy Agency (IAEA) as a specialized agency under the Security Council (SC) which has the relevant authorities for such cases, and examines some of the provisions of international law in the United Nations (UN) Charter, the Statute of the IAEA and the Non- Proliferation Treaty (NPT) provisions. This study attempted to correlate the above provisions of international law with the reality on the ground made by the executive organs of the UN Security Council and IAEA. It is a research on the legal interpretation (interpretation of law) that tries to find a clear and comprehensive answers about the history of the case by the legal interpretation of some provisions of international law relating to the case. Data research in this study is based on study of literature. In the literature study it was analyzed and reviewed to the legal decisions, books and other documents related to the problem under study. The results of the research revealed that in practice there is lack of effectiveness in the implementation of UNSC responsibility. All rules of international law in the UN Charter, the Statute of the IAEA, and the provisions of the NPT does not run efficiently as a result of the interests of big countries which are in fact members of the permanent council. In the end, the discourse of reform which has been echoed will not be realized as long as there is no goodwill and cooperation of major countries.

Kata Kunci : Dewan Keamanan PBB, Ketentuan Hukum Internasional, Kasus Nuklir Iran