KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Fepti Wijayanti, SH, Haryanto, S.H., MKn.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini untuk mengetahui konsep kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dalam perspektif UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Alat pengumpul data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, hukum-hukum nasional yang berhuungan dengan variabel penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dengan tujuan untuk mencari data secara langsung melalui wawancara. Analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemberian KUR Mikro menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dalam perspektif UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan pada dasarnya KUR Mikro tidak melanggar aturan atau best practice perbankan karena skim pembiayaan ini dirancang dengan pola penjaminan kredit. KUR Mikro gencar dipromosikan sebagai kredit tanpa agunan atau kredit yang dijamin oleh pemerintah. Instansi-instansi pembina KUR menafsirkan KUR Mikro kepada masyarakat sebagai kredit tanpa jaminan, sehingga dalam pemahaman singkat Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 sebagai peraturan dasar KUR bertentangan dengan UU Perbankan.

This study is aimed at knowing the concept of the policy in giving the Kredit Usaha Rakyat (KUR) based on the Presidential Instruction Number 3 Year 2010 concerning the Equitable Development Program in the perspective of Law Number 10 Year 1998 concerning the Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. This study is the combination of the normative and empirical study. The instruments of the research are the library research and the field research. The library research was conducted by collecting the books, scientific works, and the national laws which are associated with the research variable, whereas the field research was conducted to get the data directly by interviewing. The data analysis was done by using the qualitative approach and the inductive method. The finding of the research reveals that the provision policy of Micro KUR based on the Presidential Instruction Number 3 Year 2010 concerning the Equitable Development Program in the perspective of Law Number 10 Year 1998 concerning the amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking basically do not break the rules or best practice banking because the financing scheme is designed with the credit guarantee. The Micro KUR is heavily promoted as a loan without collateral or the loan that is guaranteed by the government. The KUR agencies define it to the people as the unsecured credit, thus briefly the Presidential Instruction Number 3 Year 2010 as a basic rule of KUR is contrary to the Banking Act.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro