REAKTIVASI BP2KT SEBAGAI WADAH KERJASAMA LINTAS WILAYAH Studi Dinamika Jaringan Lintas Kabupaten di Kawasan Teluk Provinsi Papua Barat

Otto Ihalauw, Drs., Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Kerjasama (networking) antardaerah atau yang juga populer dengan terminologi asosiasi antardaerah menjadi sebuah fenomena yang marak di era otonomi daerah. Ide awal dan semangat berjejaring ternyata tidak cukup untuk menggerakkan sebuah asosiasi. Terdapat persoalan ada yang menyebabkan mengapa sebuah asosiasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, dipandang relefan untuk melakukan kajian atas permasalahan berjejaring. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptif-naratif yang menjelaskan bekerjanya Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Teluk di Provinsi Papua Barat (BP2KT) dalam aktifitas berjejaring. Cara memperoleh data melalui desk study meliputi studi pustaka dan olah dokumen. Untuk melengkapi data tekstual dan untuk men-cross check validitas data dilakukan wawancara dengan beberapa aktor kunci. Penelitian ini menemukan bahwa BP2KT belum memiliki aktivitas riil, vakum dan stagnan. Hal ini disebabkan karena belum matangnya organisasi. Organisasi masih bersifat embrional, berbagai kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan secara cepat yang dikarenakan belum adanya kepastian hak dan kewajiban anggota yang mengikat secara hukum. Fakta lainnya adalah bahwa karena rendahnya urgensi dan relevansi format kegiatan kerjasama dengan konsep kerjasama kawasan, mengakibatkan rendahnya collective interest driven dari masingmasing anggota. Untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut di atas, dapat ditempuh beberapa upaya dapat dilakukan. Pertama, mempertemukan interest driven para pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan dan membuat masing-masing anggota saling membutuhkan. Mensejajarkan awareness tentang adanya kepentingan bersama dapat dilakukan melalui skema penyadaran berbasis informasi (information driven), kepada semua pihak baik Pemerintah Daerah, swasta, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya menemukan beberapa permasalahan yang saling mengunci, selanjutnya menyusun sebuah rencana aksi bersama. Perlu juga adanya upaya memperkuat daya dukung kelembagaan. Kedua, adalah mendorong Gubernur untuk intervensi dan melaksanakan perannya sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Penelitian ini membawa kepada beberapa rekomendasi. Pertama, segera menyusun agenda pertemuan antar pimpinan Daerah, di bawah koordinasi Gubernur, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, menyusun format kelembagaan yang fisibel, yang didukung oleh sebuah sekretariat bersama atau manajer profesional, sekaligus skenerio pembiayaan bersama yang jelas. Ketiga, menyusun Rencana Aksi dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama, dan ketiga, mensosialisasikan keberadaan BP2KT.

Inter-regional networking or also well-known as interregional association has been wide-spreading phenomenon inregional autonomy. The initial idea and spirit of networking, in fact, has not sufficiently driven association. Some problems have existed and they causes an association not able to perform proper function It is relevant, therefore, to conduct a research on networking issue. This research adopted descriptive-narrative method describing the work of Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Teluk (BP2KT) of West Papua province in networking activities. Data were gathered through desk study involving literature and documentation studies. Textual data supplementation and data validity cross-checking were conducted by performing interviews with several key actors. This research identified that the BP2KT had not performed real activities yet, and it was vacuum and stagnant. This was due to less-maturity of the organization. The organization was embryonic; various agreements made were not quickly implemented due to unavailability of the certainty of members’ legally binding rights and obligations. Other facts indicated that the lower urgency and relevance of networking format with regional networking leaded lower collective interest driven of the individual member. To solve several aforementioned problems, some efforts can be conducted; firstly, holding meeting the interest driven of local leaders and all stakeholders, and making individual member developing mutual need. Aligning the awareness on common interest can be conducted through information driven awareness for all parties, i.e. local government, private parties, business actor, and all community members. This can be carried out by identifying several inter-locking problems, and then by developing common action plan. Effort of strengthening institutional capacity. Secondly, it is conducted by encouraging the governor to perform intervention and the roles of governance and development coordinator in the region. This research produced several recommendations; firstly, immediately setting the meeting agenda of local leaders, under the governor’s coordination through the involvement of all stakeholders; secondly, developing a feasible institutional format, supported by a joint secretariat or professional manager, as well as clear joint financing scenario; thirdly, developing Action Plan to solve the common problems, and socializing the existence of BP2KT.

Kata Kunci : otonomi daerah, kerjasama, jejaring