PENYUSUNAN MODEL ASB DAN PERSEPSI TERHADAP IMPLEMENTASI ASB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Ch. Arie Pusfika, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model Analisis Standar Belanja (ASB) kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD, menghitung dan menganalisis seluruh kebutuhan anggaran kegiatan yang wajar sehingga dapat diketahui apakah anggaran yang dimaksud mengalami underfinancing atau overfinancing, menentukan proyeksi alokasi belanja kegiatan untuk tahun berikutnya, dan menganalisis persepsi TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sanggau terhadap imlpementasi model ASB. Data sekunder yang digunakan adalah DPA-SKPD TA 2010-2011. Data primer diperoleh melalui wawancara personal dengan TAPD dan Badan Anggaran DPRD TA. 2011. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data di analisa dalam beberapa tahapan dengan beberapa alat analisis. Dalam pembentukan nilai awal digunakan analisis regresi sederhana untuk menentukan nilai belanja tetap dan belanja variabel. Tahap perbaikan model dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo dengan MS Excel untuk memperoleh nilai rata-rata dan standar deviasi yang handal. Untuk menentukan nilai rata-rata, batas atas dan batas bawah digunakan analisis statistik deskriptif. Untuk menganalisis kewajaran kebutuhan belanja digunakan pendekatan Comperative Budget Statement (CBS). Untuk teknik penyesuaian tahun selanjutnya dilakukan dengan pendekatan estimasi inflasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis persepsi TAPD dan Badan Anggaran DPRD terhadap proses penganggaran daerah dan implementasi model ASB. Model ASB kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Sanggau yaitu Y = Rp4.895.484,- + Rp1.348.045 X. Satuan pengendali belanja variabel yaitu periode pembuatan laporan dikalikan bobot SKPD. Angka R Squared atau koefisien determinasi adalah 0,492. Dari hasil penelitian diperoleh 45,23 persen kegiatan yang underfinancing, 52,38 persen kegiatan yang overfinancing, dan 2,38 persen kegiatan yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan seringkali mengalami kelebihan atau kekurangan dari jumlah belanja yang sewajarnya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketidakefisienan anggaran. Teknik penganggaran daerah, regulasi, dan peranan pengawas atau pemeriksa merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi belum terlaksananya penerapan ASB. Pihak TAPD setuju dengan penerapan ASB sebagai salah satu instrument penganggaran. Pihak Badan Anggaran DPRD sangat setuju dan sangat mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau segera menerapkan ASB dalam proses penganggaran daerah.

This research aims to determine expense standard analysis model of arranging activities of the SKPD financial statements, to calculate and analyze all the needs for reasonable budget of activities so that can be known whether the related budget experiences underfinancing or overfinancing, to determine projections of expenditure allocation of activities for the next year, and analyze perception of TAPD and Parliament’s Budget of Sanggau Regency to the implementation of expense standard analysis model. The secondary data used is DPA-SKPD ( estimation execution documentregion ware work unit) in 2010-2011 period. The primary data was obtained through personal interviews with TAPD and Parliament’s Budgeting Agency in 2011 period. To achieve the research purpose, the data were analyzed in several stages with several analysis instrument. In establishing the initial value is used a simple regression analysis to determine the value of fixed expenditure and variables expenditure. The improvements phase of model was done using Monte Carlo simulations with MS Excel to obtain the average value and a reliable deviation standard. To determine the average value, upper and lower limits was used descriptive statistical analysis. To analyze the reasonableness of expenditure requirement was used the Comperative Budget Statement (CBS) approach. For technical adjustments to the next year was made with inflation estimation approach. The descriptive analysis was used to analyze perceptions of TAPD and Parliament’s Budgeting Agency to the local budgeting process and implementation of the expense standard analysis model. The expense standard analysis model of arranging activities of SKPD financial statements of Sanggau Regency is Y = Rp4.895.484 + Rp1.348.045 X. The control unit of variables expenditure i.e., the reporting period are multiplied by the weight of region ware work unit. R Squared or determination coefficient numbers is 0.492. From the results obtained 45.23 percent of underfinancing activities, 52.38 percent, of the overfinancing activities and 2.38 percent of ideal activities. This indicates that the budgeting process was done often have excess or shortage from the reasonable amount of budget, which can result in inefficiency budget. The local budgeting techniques, regulations, and the role of supervisor or examiner are important factors affecting not implemented the application of expense standard analysis. The TAPD parties agree with application of expense standard analysis as ome of budgeting instrument. The Parliament’s Budgeting Agency parties were most agree and expect the Local Government of Sanggau Regency immediately apply the expense standard analysis in the local budgeting process

Kata Kunci : analisis standar belanja, kewajaran belanja, persepsi, penganggaran daerah