PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR DALAM MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP EMITEN YANG TIDAK MELAKUKAN KETERBUKAAN INFORMASI

Bina Karina Sukma Putri, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini untuk mengetahui informasi-informasi yang dapat dikategorikan sebagai informasi fakta material, bentuk perlindungan hukum bagi investor selaku pihak yang berinvestasi di pasar modal, dan akibat hukum apabila emiten tidak melakuan keterbukaan informasi kepada investor dalam penelitian perlindungan bagi investor dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kombinasi antara metode yang bersifat pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang dicari ialah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan-peraturan, teori-teori hukum dari berbagai referensi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, dan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Emiten wajib untuk menyampaikan seluruh informasi atau fakta material mengenai keadaan usahanya kepada publik dan kategori informasi atau fakta material adalah sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan investor. Contoh informasi atau fakta material telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 UUPM dan Peraturan Nomor X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi yaitu dengan menuntut ganti rugi dari pelanggaran atas haknya untuk mendapatkan informasi tersebut, sehingga emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi dikenakan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana oleh Bapepam dan akibat hukum bagi emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi adalah dengan diberikannya sanksi sesuai dengan Pasal 102 UUPM dan besarnya sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

This research is intended to find out information that can be categorized as material fact information, the form of legal protection for investors as those who invest in the stock market, and the legal consequences if the issuer does not undergo a disclosure of information to investors in research on protections for investors in demanding accountability of the issuers that do not disclose information. Research methods used in this thesis is a combination of normative juridical approach and empirical juridical approach methods. The type of data sought is the primary data. Data collection techniques used is library research by collecting and reviewing regulations, legal theories and the various references to answer the issues which are raised in this thesis, and field research in collecting the data which are directly obtained from their sources. From this research, it can be seen that the Issuers are obliged to convey all information or material facts to the public about their business conditions and categories of information or material facts as long as the information may affect the price of securities on stock exchanges and or investors’ decision. Example of information or material facts is mentioned in the explanation of Article 1 of item 7 of the Capital Market Law and Bapepam Rule No. X.K.I. regarding Information Disclosure That Must Be Made Public. The law of protection for investors who suffered losses due to the fact that issuers do not disclose of information by demanding compensation from the violation of their right to get information, so that issuers that do not disclose the information are subject to administrative sanctions and criminal sanctions by the Bapepam and the legal consequences for issuers that do not disclose the information is the sanction in accordance with Article 102 of the Capital Market Law and the magnitude of sanctions is stipulated in the Government Regulation Number 45 Year 1995 Concerning Capital Market.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Perlindungan Investor, Pasar Modal