TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PIUTANG MACET DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT DENGAN PP NO.14 TAHUN 2005 DAN TELAH DIUBAH DENGAN PP NO.33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO.14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH (STUDI KASUS PT ANGKASA PURA II (PERSERO) )

Prio Ambardi, SH, Prof. M. Hawin. S.H., LL.M. Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Akhir-akhir ini telah terjadi kerancuan penafsiran terhadap UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Piutang Negara, dengan revisi PP Nomor 14 Tahun 2005 dan penerbitan PP Nomor 33 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK07/2006 untuk mencabut seluruh aturan penghapusan piutang macet BUMN yang merujuk ke UU Nomor 49 Prp/1960, maka penyelesaian piutang bermasalah bagi perseroan pada BUMN dilakukan sendiri oleh masing-masing BUMN, karena piutang pada BUMN dianggap bukan merupakan Piutang Negara, Peneiitian tentang Tinjauan Yuridis piutang macet dan tata cara penghapusan piutang pada BUMN merupakan peneiitian hukum dengan menggunakan analisa deskriptif-kualitatif. Lokasi peneiitian dipilih di PT AngkasaPura II (Persero) sebagai salah satu BUMN. Peneiitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian piutang macet dan prosedur penghapusbukuan piutang tak tertagih serta dasar hukum dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam peneiitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui peneiitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui peneiitian lapangan. Dari hasil peneiitian disimpulkan pertama, bahwa PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 87/PMK.07/2006 tentang pengurusan piutang perusahaan Negara/Daerah, suatu kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003, kedua bahwa hapus buku dan hapus tagih merupakan sesuatu hal yang dapat dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai BUMN, untuk mengatasi piutang macet yang bermasalah. Board of Director atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan melakukan hapus buku atas piutang usaha. Kata kunci: Piutang macet dan penghapusan piutang pada BUMN dan prosedur penyelesaian.

We have been noticed, there are some different opinion and perception about law Number 49/Prp of 1960, on the state receivables, by revising regulation Number 14 of 2005 by issuing regulation Number 33 of 2006 and regulation of the Minister of Finance Number 87/PMIC07/2006 to repeal all rules state that the elimination of bad accounts receivable refers to the law Number 49/Prp of 1960 the settlement of receivables for the company's troubled state owned enterpreses careied on by the respective state because the state owned recivables is not considere a state receivables. The research about the juridical review of bad debt and accounts receivable procedures for removal of the state owned enterprises is a legal research using a descriptive qualitative analysis. Location of selected research at PT Angkasa Pura II (Persero) as one of state owned enterprises. The Research was conducted with the aim to find out how the settlement of bad debt and procedure and legal basis in the financial management company. Data used in this research were secondary and primary data. The secondary data obtained through the research literature, whereas the primary data was received through field research. From the first results of the study concluded, that the PP Number 33 Year 2006 on Procedures for the Elimination of receivables Country/Region that provision shall be further implementation PMK 87/PMK.07/2006 Number of accounts receivable management company Country/Region a legal certainty in wealth management separated state in accordance with Law number 19 of 2003, both the delete and delete receivable book is something tjhat can be done by PT Angkasa Pura II (Peersero) as an State Owned Enterprises to cope with bad receivables that are problematic. Board of Direcrtor with the approval of the General meeting of Shareholdrs have the authority to remove a book of accounts receivable. Key-words: Review juridical bad debt completion and settlement procedures in state owned enterprises elimination of receivables state owned enterprises

Kata Kunci : Piutang macet dan penghapusan piutang pada BUMN dan prosedur penyelesaian.