Fenomena Rent Seeking dalam Pengawasan Penambangan Sirtu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

AGUS PRIYANTO, Prof. Dr. Warsito Utomo,

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Sejak pelimpahan kewenangan untuk mengelola aset Daerah sebagai PAD, mempunyai dampak negative yakni kerusakan lingkungan yang semakin luas dan juga munculnya elit penambang sehingga adanya resistensi kepentingan elit di penambangan, berbagai upaya elit untuk menekan kepentingan guna mencari keuntungan sehingga dirasa perlu untuk melihat siapa aktor yang terlibat dan bagaimana prilaku rent seeking di pertambangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa aktor kepentingan yang bermain dipertambangan dan bagaimana prilaku rent seeking didalam sistem pengawasan pertambangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Situs penelitian ini adalah Dinas BLH, DP2T, DPPKA, Satpol PP, Penambang, Tokoh Masyarakat dan serta Anggota Dewan Komisi C. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kegagalan didalam sistem pengawasan pertambangan disebabkan adanya kepentingan elit tambang yang membalut didalam ketidak efektifan sistem pengawasan. Dan pelimpahan kewenangan kedaerah menjadi munculnya penambang lokal baru yang semakin marak dan mampu menggesar keberadaan penambang lama, sehingga kontestasi kedua penambang tersebut muncul konflik sebagai implikasi adanya persaingan, namun kontestasi didominan oleh penambang lokal baru sebab mampu mendekati Pemerintahan Daerah. Dari kontestasi tersebut tidak lepas memunculkan prilaku rente dengan orientasi jangka panjang dan jangka pendek, sehingga mendorong penambang untuk menjalin hubungan pada penguasa (Patron-klien) untuk mengamankan usaha penambangan. Disisi lain adanya kepentingan individu baik dari elit penambang maupun pemerintah untuk mencari keuntungan yang maksimal baik dalam bentuk suap dan juga bisa dalam bentuk pungli, prilaku demikian ini sudah menjadi struktrur sosial pada pertambangan di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa kegagalan pengawasan pertambangan karena ada kontestasi kepentingan elit, munculnya persaingan elit di pertambangan, disorientasi Pemerintah Desa dalam pengawasan Tingkat 1, sebagaimana kontestasi tidak lepas kepentingan individu sebagai prilaku pencari rente. Dari permasalahan diatas peneliti mencoba memberikan saran yang hanya mampu menekan prilaku rente di pertambangan yakni: pengurangan peran Pemerintah Desa, pengotimalan intensitas pengawasan Tim Pokja, pendisiplinan sistem perizinan dalam pembuatan Dokumen Lingkungan, pembentukan Inspektorat Pertambangan.

Since the delegation of authority to manage the assets of the area as the PAD, have a negative impact that the increasingly widespread environmental damage and also the emergence of resistance miners elite elite interests in mining, efforts to suppress the interests of the elite to profit so it is necessary to see who the actors involved and how the rent-seeking behavior in the mines. The purpose of this study was to find out who the actor who plays dipertambangan interests and how the rent-seeking behavior in mining surveillance system. The method used in this study is a descriptive qualitative research method. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. Research sites that BLH Services, DP2T, DPPKA, Satpol PP, Miner, Community Leaders and the Commission and Council Member C. The results obtained in this study stated that the failure in the system due to the mining interests of elite control that binds the mine monitoring system in the lack of effectiveness. And delegates authority to the regions hit by the emergence of new local miners are increasingly widespread and capable of existence menggesar old miner, so the battle of two miners such conflicts arise as implications of the competition, but didominan contestation by local miners because he was able to approach the new Government. Can not be separated from the contestation of rent-seeking behavior increases the long-term orientation and short-term, so as to encourage miners to engage in the decision (patron-client) to secure the mining business. On the other hand the individual interests of both miners and government elites to seek the maximum wage either in the form of bribes and also can be in the form of extortion, such behavior has become the social structure of the mining district in Mojokerto. Based on the results of field research can be concluded that the failure of the mining supervision because there is contestation elite interests, he emergence of elite competition in the mining, disorientation of the village government in the supervision level 1, contestation of interests can not be separated as individual as the search behavior of rents. From the above problems researchers are trying to give advice that is only able to suppress the behavior of the mining lease are: eduction of the role of village government, the intensity of the supervision team pengotimalan Working Group, the licensing system of discipline in the manufacture of the Environmental Document, the establishment of the Inspectorate of Mines.

Kata Kunci : Elit dan Rent Seeking