REKAYASA PENGUMPULAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 179/Pid.B/2009/PN.WT)

BARYANTO SH, Sigid Riyanto,SH,M.Si

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui Bagaimana rekayasa pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi terjadi (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi praktek rekayasa pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang diawali pada suatu peristiwa hukum selanjutnya akan dicari rujukannya pada suatu sistem norma. Penelitian normatif, berupa : pencermatan dokumen, hukum positif atau literatur kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adanya intensitas kedekatan dan relevansi menjadi dasar menentukan suatu bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan, bahwa Perilaku merekayasa pengumpulan barang bukti tindak pidana korupsi telah terjadi di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perilaku ini terjadi dengan cara mengada-adakan barang bukti yang sebetulnya tidak pernah ada dan menjadi seolah – olah ada. Adapun faktor-faktor timbulnya perilaku ini adalah pemahaman yang keliru mengenai Asset Recovery/ pengembalian barang bukti tindak pidana korupsi dan target penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung yang dipahami secara dangkal oleh para jaksa.

This study aims to: (1) To find out How engineered gathering evidence of corruption occurs (2) What factors influence the engineering practice of collecting evidence of corruption This type of research using normative juridical method, which begins at an event next law will be sought reference to a system of norms. Normative research, such as: documents explanation, a positive law or literature is a literature that secondary data. The existence of the intensity of closeness and relevance of the basis for determining the legal materials, such as primary legal materials, legal materials and legal materials secondary tertiary. The results showed that manipulate the behavior of gathering evidence of corruption has occurred in Indonesia in combating corruption. This behavior occurs in a way forges evidence that actually never existed and the like - were there. The factors the emergence of this behavior is the lack of understanding of the Asset Recovery / refund of the evidence of corruption and the target of a criminal corruption by the Attorney General that superficially understood by the prosecutors.

Kata Kunci : Rekayasa , Barang Bukti, Tindak Pidana Korupsi