KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP DISKURSUS KEAMANAN NASIONAL

Kazan Gunawan, Prof. Dr. Irwan Abdullah,

2011 | Disertasi | S3 Kajian Budaya dan Media

Dalam dua belas tahun terakhir, di tanah air telah terjadi perubahan struktur politik dari negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter menjadi negara demokrasi. Kehidupan politik berlangsung secara dinamis yang ditandai terjadinya tarik-menarik kepentingan di antara kekuatankekuatan politik. Bersamaan dengan itu, terjadi proses industrialisasi dan liberalisasi media massa. Media massa mengalami penguatan luar biasa dalam mengkonstruksi wacana apa saja, termasuk wacana keamanan melalui pemberitaan. Dalam posisi media massa yang relatif kuat dalam era Reformasi sekarang ini, maka media juga mempunyai potensi besar dalam mengkonstruksi suatu wacana. Jika pada era sebelumnya, diskursus keamanan nasional lebih cenderung dikonstruksikan oleh kekuatan negara sendiri, yakni kekuatan kontrol absolut dari rezim yang berkuasa, maka pada era pasca pemerintahan Orde Baru, peran media dalam mengkonstruksikan negara dalam menjalankan fungsi keamanan nasional cenderung lebih dominan. Studi ini memfokuskan pada fenomena penguatan media massa dalam mengkonstruksi negara sebagaimana yang terlihat dalam pemberitaannya. Pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana media massa mengkonstruksi keamanan nasional melalui produksi dan reproduksi wacana yang dilakukan lewat ekspose pemberitaannya. Pilihan objek penelitian ini adalah pemberitaan TV-One dan Metro TV terutama yang berkaitan dengan isu terorisme, anarkisme massa, dan erupsi Gunung Merapi. Studi ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Temuan studi ini antara lain terjadi penguatan posisi media televisi dalam relasinya dengan negara, bahkan media lebih dominan daripada negara. Indikasi kuatnya posisi media televisi ditunjukkan pada kemampuan mengkonstruksi negara lemah dalam menjalankan fungsi memberikan rasa aman sebagaimana direpresentasikan oleh kedua media tersebut. Hubungan antara media−negara−masyarakat atau publik ditandai oleh dominannya media televisi yang memiliki keleluasaan untuk mengkonstruksi apa saja menjadi sebuah realitas media yang bias kepentingan.. Temuan utama bahwa media bersifat aktif dan otonom dalam merepresentasikan realitas sosial seperti kehendaknya sendiri membuktikan bahwa temuan ini sesuai dengan asumsi-asumsi dalam teori politik representasi media. Ini juga berarti bahwa kemampuan media televisi dalam merepresentasikan realitas sosial, bias kepentingan televisi adalah benar adanya. Media telah menjelma menjadi kekuatan sendiri yang relatif otonom kepada negara maupun publik. Dengan otonominya itu media merepresentasikan apa saja dan memproduksi wacana demi kepentingan media sendiri dan pemilik modal. Akan tetapi temuan bahwa media tampil dominan dalam relasinya dengan pemerintah dalam konteks negara demokrasi di Indonesia ternyata tidak paralel dengan asumsi yang dikemukakan oleh pendukung Althusserian dan Gramscian. Bahwa negara sendiri dalam relasinya dengan media televisi, tidak memiliki otonomi relatif, sehingga tingkat legitimasinya di hadapan publik juga rendah. Televisi sendiri mengkonstruksikan negara begitu lemah dalam berperan memegang tanggung jawab keamanan nasional dan karena itu tidak mampu berposisi sebagai penyebar hegemoni ideologi atau sebagai ISAs untuk mengontrol publik. Tidak ada proses hegemonisasi negara atas publik sebagaimana di era Orde Baru, yang terjadi justru penguatan media yang cenderung menghujat negara dalam pemberitaannya.

In the past twelve years, there have been political changes in line with the shift of state political system in Indonesia from authoritarian toward democratic state. Along with this situation there has been a process of media liberalization, which is among other things indicated by proliferation of mass media industry, both print and electronic media. In this regard, mass media seem to have freedom to construct and provide any discourses to their audience. National security is one of discursive constructions, which has been emerged in Indonesian mass media. It could be said that during the Reform Era media have gained a kind of power to talk freely about the state, including about national security. Different with the previous era, wherein the discourse of national security was state-centered, during the Reform Era media also play a significant role in the construction of such an issue. The way in which the state promotes national security becomes a predominant media discourse. This study is aimed to examine the discourse of state in the news media. It mainly attempts to reveal how Indonesian news television produces and re-produces the discourse of state in their news programs. This study focuses particularly on the news of national security, which is related to terrorism, mass anarchy and Merapi’s Eruption 2010 that were broadcasted in two Indonesian news television, namely, TVOne and MetroTV. Critical Discourse Analysis (CDA) by Norman Fairclough is applied to analyze the corpus of study. The close examination to the television news reveals that during the Reform Era, television media have a stronger position before the state. Discourse of weak state is dominantly constructed by TV news especially in terms of promoting security to the citizens. In addition, television is getting to dominate the tripartite relations between statemedia-public in a sense that television gains more freedom to construct anything and transform it into media reality merely for the sake of media interest. The stronger position of television media is, to some extent, related to the democratic political structure in the country. It also demonstrates that in the democratic society, television media is hardly positioned as Althusserian ideological state apparatuses, which are hegemonic and function to control public. On the contrary, rather than voicing state’s interest, television tends to consider the state as being weak and chooses to facilitate and mediate public condemnation against the state.

Kata Kunci : Konstruksi Media, dan Keamanan Nasional.