PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN PERAWATAN BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WIROGUNAN YOGYAKARTA

Agus Suryaman, S.Pd., Prof. Dr. Mahfud MD., S.H., SU.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

This thesis discusses the implementation of the Rights of Prisoners and Detainees, the main purpose of the fulfillment of care services for prisoners and detainees is to recognize and guarantee the dignity of human beings, both individually and as members of society, the recognition and guarantee the dignity and the dignity, human rights, either universal or national and international. Recognition or guarantee the lead at the top to the consequences of the need for regulation, the rights of prisoners and detainees in all stages and ensure not only normative, but also, of course, empirical. Implementation of the fulfillment of care services for prisoners and detainees, knocking sector funds. That's because the budget is minimal so that the target of achieving fulfillment and realization of the rights to the services that are not balanced, such as the cost of food, health services, provision of supporting infrastructure facilities and services and other programs initiated by the prison, on the one hand had been realized yet in hand Another of these practices are not optimal given the amount of funds available is very limited and insufficient to carry out all activities. Research Methods The research focuses on the nature of juridical normative because the search is more dominant problem in the law relating to fulfillment of narapidan peleyanan substanti and care for inmates at the prison which highlights the juridical aspect of the rule in its implementation. It needs a political will in fulfillment of care services for prisoners and detainees, because politics will be very important to support the successful implementation of activities, which must be the willingness of all agencies and governments to realize the optimization of programs that rely on prison authorities and creativity to realize the welfare of prisoners and detainees. Therefore, the issuance of the policy in the form of regulation should be aware there is compatibility between das and das sein sollen.

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan, tujuan utamanya adanya pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun universal atau internasional. Pengakuan atau jaminan tersebut di atas menimbulkan suatu konsekuensi perlunya pengaturan, atas hak-hak narapidana dan tahanan di dalam seluruh tahapan dan jaminan tersebut tidak hanya bersifat normative, tetapi juga tentunya bersifat empiris. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan, terbentur pada sektor dana. Hal itu disebabkan karena anggaran yang minim sehingga target dan realisasi pencapaian pemenuhan hak atas pelayanan perawatan tidak seimbang, seperti biaya makanan, pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta program-program lainnya yang dicanangkan oleh LAPAS, di satu sisi sudah terealisasi namun di sisi lain pelaksanaanya belum optimal mengingat jumlah dana yang tersedia sangat terbatas dan tidak memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan. Metode penelitian yang dilaksanakan menitik beratkan pada sifat penelitian yuridis normative karena penelusuran masalahnya lebih dominan pada substanti hukum terkait dengan pemenuhan hak atas peleyanan perawatan bagi narapidan dan tahanan di LAPAS yang menyoroti aspek yuridis suatu peraturan dalam pelaksanaanya. Perlu adanya political will dalam pemenuhan atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan, karena political will merupakan hal penting yang turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yaitu harus adanya kemauan segenap instansi dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan optimalisasi program-program LAPAS yang menyandarkan diri pada kewenangan dan kreatifitas demi terealisasinya kesejahteraan narapidana dan tahanan. Oleh karenanya, penerbitan kebijakan dalam bentuk peraturan harus mampu mewujudkan ada kesesuaian antara das sollen dan das sein.

Kata Kunci : hak atas pelayanan, narapidana