IMPLEMENTASI PROGRAMWAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007-2010

SRI WENINGSIH. SIP, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.

2011 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi pemerintah terkait bidang pendidikan berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik. Mekipun dasar hukum untuk meningkatkan pendidikan berkualitas sangat kuat, namun setelah tujuh dekade merdeka persoalan pendidikan masih juga menjadi momok besar bagi setiap pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ditengah keterbatasan dana dan keraguan masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi persoalan-persoalan pendidikan. Salah satu target khusus yang disebutkan dalam RPJM adalah meningkatnya taraf pendidikan penduduk yaitu 1) meningkatnya prosentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan 2) meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah, melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun. Permasalahan pendidikan yang dihadapi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah perluasan akses memperoleh pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas bagi masyarakat miskin. Upaya meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu ditempuh melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun. Implementasi dari program wajib belajar ini ditulis berdasarkan hasil penelitian selama tahun 2007- 2010. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program wajib belajar 12 tahun ini antara faktor komunikasi, faktor sumberdaya dan faktor birokrasi. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, faktor birokrasi dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini, mulai dari distribusikan bantuan pendidikan kepada sekolah harus sesuai dengan kuintasi yang dicairkan dan tepat waktu. Pemerintah dituntut dapat membuat regulasi tentang standar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) agar dapat menjawab permasalahan tersebut, karena pada kenyatannya di lapangan masih banyak sekolah-sekolah yang mencari lahan untuk menarik pungutan kepada siswa dengan dengan embel-embel program tertentu. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu saat ini masih dapat dikatakan belum terealisasikan dengan baik, karena pendidikan masih berorientsi pada subsidi pemerintah dan ternyata masih belum mencukupi untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Problems faced by Indonesian government in education are dealing with the obligation to serve qualified education for citizens as stated in Laws and Regulations. While, on the other side the problems are still sourced from lack of economic ability of country so far. Although the laws principles to increase qualified education are very strong, nevertheless after seven decades since the independence, the education problems still appears to be a threats for government eras. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) describes some problems faced by Indonesia recently. In the middle of fund limitation and people doubt, he government issued policies to overcome educational problems. One of the specific targets as stated in RPJM is increasing of citizen educational level that is 1) increasing of citizens percentage who are able to complete the basic level education and 2) increasing of citizens participation significantly who follow the middle level education through Program Wajib Belajar 12 Tahun. Educational problems faced by government, particularly Government of Kabupaten Sleman is the access extension to gain basic to middle level education for students of lower class family through Program Wajib Belajar 12 Tahun. Implementation from the program is written based on research during 2007-2010. Some factors influenced the success of the implementation program are communication, human resources and bureaucracy. Among those factors, bureaucracy is considered very influential to the success of the program. Local government support is very definitive in succession of the program, starting from distribution of educational aids for headmasters that have to be appropriate to the bill and punctual. It is avoided for the aids not to be stuck in bureaucracy level. Government is demanded to create regulation about standard of Biaya Operational Pendidikan (BOP) to answer the problem, because, in fact, in field there are many schools that create quotation to students by name of particular programs. Increasing chance to gain education for students from lower class family, nowadays, is not implemented well. It occurs because the education is still oriented to the support of government and, in fact, it is not enough to be implemented to the students from lower class family.

Kata Kunci : wajib belajar 12 tahun, implementasi program, perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, jaminan pembiayaan pendidikan, dan partisipasi masyarakat.