Analisis Kebijakan Single Presence Policy Dibidang Perbankan Ditinjau Dari Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adhitya Ariwirawan, Haryanto, S.H., MKn.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tahun 2006 lalu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan pemilik saham pengendali bank di lebih dari satu bank untuk melakukan merger atau akuisisi banknya agar dapat memperkuat modal inti bank dan mempermudah pengawasan. Namun implementasi peraturan ini berpotensi bersinggungan dengan aturan Undang-Undang Anti Monopoli. Thesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan Single Present Policy (SPP) dibidang Perbankan dilapakangan dan bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari Perspektif Persaingan usaha, pada khususnya bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 27 tentang Posisi Dominan Undang-undang Anti Monopoli serta bagaimana kendala yang terjadi dalam praktek pelaksanaannya. Tesis ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan SPP dibidang Perbankan ini bersinggungan dengan Hukum Persaingan Usaha. Pembahasan berangkat dari asumsi telah adanya pelanggaran kaidah Persaingan Usaha yang diindikasikan dari beberapa pemilik saham pengendali bank di lebih dari satu bank akan melanggar ketentuan persaingan usaha jika mengimplementasian SPP. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk mendapatkan data sekunder. Untuk mendukung data sekunder, studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Kesimpulan yang ada mucul setelah dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil kesimpulan dari peneltian menunjukan bahwa prakteknya kebijakan SPP tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan target waktunya dan asumsi telah terjadi pelanggaran terhadap kaidah persaingan usaha belum dapat dibuktikan karena meskipun semua kriterianya telah terpenuhi namun belum ada bukti adanya pelanggaran. Disatu sisi sebabnya karena kebijakan SPP dibidang Perbankan belum efektif dilaksanakan, disisi lain karena belum banyaknya pelaku industri perbankan yang melaksanakan kebijakan SPP sehingga untuk membuktikan dugaan pelanggaran persaingan yang dilakukan oleh industri perbankan belum dapat dilakukan.

In the year of 2006 Central Bank of Indonesia issue central bank regulation that obligate bank owner that have controlling share in more than one bank to merger or acquisition its bank in order to strengthen bank capital core and simplified supervision. But the implementations of this act can collide with anti trust law. The purpose of this thesis is to know how the mechanism an implementation of single present policy in banking in reality and how those act from section 27 about dominant position of anti trust law and what obstacle that happen in implementation practice. This thesis focuses on how Single Presence Policy regulation in banking environment can collide with anti trust law. The study is grounded on assumption of violation of anti trust regulation that indicate from couple of banking owner that have majority share in more than one bank will brake anti trust law if implement SPP. The research was judicial normative normly library research with references to rules and regulations embodied in various forms of legislation related to monopoly and unfair business competition in order to obtain secondary data. To support it, field research was carried out to obtain primary data. The conclusions were drawn from the results of qualitative analysis. The results of the research indicates that in reality Single Presence Policy in banking environment cannot be implement as target schedule and the assumption of anti trust violation cannot be proofed because even all criteria has been accomplished but there is no evidence of violation. In one hand because Single Presence Policy in banking environment is not effectively implement, in other hand because there is not much banking owner that implement Single Presence Policy , so to prove the assumption of violation of anti trust cannot be done.

Kata Kunci : Single Presence Policy, Perbankan, Posisi dominan, Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999.