TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA “PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI” (COST OPERATING RECOVERY ) PADA STANDARD KONTRAK PERJANJIAN BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT STANDARD) MINYAK DAN GAS BUMI PERTAMINA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN

Slamet Djatmiko, SH, Taufiq El Rahman, SH.,MH

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui substansi klausula “pengembalian biaya operasi” (cost operating recovery) pada standard kontrak perjanjian bagi hasil ditinjau dari segi yuridis dalam hubungannya dengan asas keseimbangan dan mengetahui kemungkinan peran Notaris terhadap pembuatan kontrak perjanjian bagi hasil (Production Sharing Contract) minyak dan gas bumi antara Pertamina dengan perusahaan minyak asing. Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Klausula “Pengembalian Biaya Operasi” (Cost Operating Recovery) pada Standard Kontrak Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Pertamina dalam hubungannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian merupakan penelitian normative, dengan nara sumbernya yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, diantaranya adalah Bapak Prof. Dr. Iman Sugema, Phd Direktur International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) merangkap Kepala Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bapak Prof. Widjajono Partowidagdo, Msc, MA, PhD selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Pengelolaan Lapangan Migas pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bapak M Agus Imaduddin sebagai Kepala Divisi Pertimbangan Hukum Badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi Pertamina Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi klausula “pengembalian biaya operasi” (cost operating recovery) pada standard kontrak perjanjian bagi hasil ditinjau dari segi yuridis adalah belum sesuai dengan asas keseimbangan. Terhadap substansi pelaksanaan kalusula pengembalian biaya operasi (cost recovery) dalam hubungannya dengan asas keseimbangan, dari hasil penelitian, dan dengan adanya temuan dari BPKP dan BPK yang menunjukkan negara dirugikan sebesar 18,07 triliun (Prof. Dr. Iman Sugema, Phd (11 Desember 2007)). Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan klausula pengembalian biaya operasi (cost recovery) belum sesuai dengan asas keseimbangan. Kemungkinan peran Notaris dalam pembuatan Perjanjian dalam Kontrak Production Sharing atau sangat dimungkinkan terjadi. Pada Perjanjian dalam Kontrak Production Sharing atau Production Sharing Contract (PSC) yang mengandung resiko tinggi membutuhkan adanya pembuktian secara tertulis, sehingga kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Kontrak Production Sharing atau yang mengandung resiko tinggi perlu dituangkan ke dalam akta notariil.

The purpose of this paper is to determine the substance of the clause \"cost recovery\" operation (the recovery of operating costs) in the standard contractual agreement to result in juridical terms in relation to the principles of balance and knowing the possibility of making a contract agreement deed division of roles Production Sharing Contract between the oil and gas Pertamina and foreign oil companies. Research Testing clause Operating Cost Recovery in the Standard Production Sharing Contract Oil and Gas, Pertamina, together with the Principle of Balance in the Law of Treaties is normative studies, The sampling technique is by way of purposive sampling, which has been determined that the source has a relevance to the topic of research, such as Prof. Dr Iman Sugema, PhD, Director of the International Center for Finance and Applied Economics (InterCAFE) and simultaneously head of the Graduate Program, Bogor Agricultural University, Prof. Widjajono Partowidagdo, MSc, MA, Ph.D. as Professor of Economics and Management of Oil and Gas Field in the Faculty of Mining and Petroleum Engineering, National Assembly Member of the Commission of Professors Problems Institute of Technology Bandung (ITB), and Mr M. Agus Imaduddin, Head Division of Law Oil and Gas (BP Migas), Pertamina, Jakarta. The results showed that the substance of the principle of balance in the clause the recovery of operating costs in the standard contractual agreement to the terms of juridical not in accordance with the principle of balance. On the substance of the implementation of recovery clausula cost recovery in relation to the principle of balance, the results of the study, with findings from the government that show state interference 18,070,000,000,000 rupiah (Prof. Dr. Iman Sugema, PhD (December 11, 2007)). It can be concluded that the implementation of cost recovery is not in accordance with the principle of balance. Possible role of notaries in the manufacture of the Production Sharing Contract (PSC) is probable. Notary is authorized to create an authentic deed. Will of each party in the collective agreement that is poured into authentic documents provide evidence that's perfect for parties. On the Production Sharing Contract (PSC), which contain high risk require evidence in writing, so the agreement of the parties to the Agreement or Production Sharing Contract Production Sharing Contract (PSC), which contains a high risk should be poured into a notarial deed .

Kata Kunci : Klausula Pengembalian Biaya Operasi, Asas Keseimbangan