PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Lola Muchtar, Prof M.Hawin, SH, LLm, PHd,

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengungkapkan pelaksanaan kredit sindikasi pada Bank Nagari cabang Utama Padang, mengungkapkan kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, mengungkapkan penyelesaian kredit sindikasi apabila debitur melakukan wan prestasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis yaitu penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma hukum dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep teoritis untuk selanjutnya dilihat aplikasinya dilapangan. Kredit sindikasi yang dilaksanakan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan Perbankan yang berlaku. Bentuk perjanjian kredit sindikasi terkait dengan kedudukan para pihak sangatlah beragam, jenis perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian campuran dalam arti perjanjian kredit sindikasi itu mengandung berbagai unsure perjanjian. Penyelesaian Kredit Sindikasi Apabila Debitur Melakukan Wan Prestasi jika ditempuh melalui jalur hukum terdapat perbedaan, di mana Bank Swasta melalui Pengadilan Negeri dan untuk Bank Pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2006, DJPLN bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hal ini diikuti dengan perubahan fungsi DJPLN yang semula mengurus segala urusan piutang negara yang diserahkan oleh Bank Pemerintah, maka setelah berubah menjadi DJKN, fungsinya hanya sebagai pelaksana lelang dan bukan berfungsi mengurusi secara bertahap proses penyelesaian kredit macet yang berasal dari Bank Pemerintah. Ketentuan mengenai perubahan fungsi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

The purpose of this study is to reveal the execution of loan syndication at the Main branch of Bank Nagari Padang, reveals the position of the parties in a syndicated loan agreement, the completion of syndicated loans reveals if the debtor did wan achievement. The approach used in this study are Juridical Sociological research is done on the issue by taking into account legal norms and regulations as well as expert opinions relating to the theoretical concepts to the next visible field application. Syndicated loans held on the Main Branch of Bank Nagari Padang has been carried out in accordance with the procedures and mechanisms that have been established, in accordance with applicable banking regulations. Form of syndicated credit agreement associated with the position of the parties are extremely diverse, the type of agreement is categorized as a mixed agreement in the sense that the syndicated credit agreement contains various elements of the agreement. Settlement Loan Syndication If Debtor Doing Achievement Wan pursued through legal channels if there is a difference, where private banks through the District Court and to the Bank through the Government Affairs Committee of the State Receivables (PUPN) / Directorate General of State Accounts Receivable and Auction (DJPLN). Based on Presidential Regulation Number 95 Year 2006 regarding Organization and Working Procedure Vertical Institutions In Environmental Finance Ministry established and came into force on December 7, 2006, DJPLN transformed into the Directorate General of State Assets (DJKN). This was followed by the original function changes DJPLN care of all affairs of state receivables transferred by the Bank of the Government, then after changing into DJKN, function only as a function implementing an auction and not taking care of the gradual process of resolving bad loans stemming from the Government Bank. Provisions regarding this function changes based on Government Regulation (PP) No. 33 Year 2006 regarding Amendment to Regulation No. 14 Year 2005 on Procedures for the Elimination of receivables Country / Region.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kredit Sindikasi