PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR DENGAN ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PT.PUSRI DENGAN DISTRIBUTOR

Jefri Hamdani, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui dan mengkaji proses pembuatan surat perjanjian jual beli (SPJB) antara PT. PUSRI dengan distributor terhadap pupuk bersubsidi, mengetahui dan mengkaji kriteria klausula baku yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi distributor, mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap distributor dalam penerapan klausula baku pada SPJB pupuk bersubsidi antara PT. PUSRI dengan Distributor. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap distributor dengan adanya klausula baku dalam SPJB pupuk bersubsidi antara PT. PUSRI dengan distributor, dikaitkan dengan pelaksanaan dilapangan. Surat perjanjian jual beli (SPJB) antara PT.PUSRI dengan distributor terhadap pupuk bersubsidi dalam penerbitannya telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang baik dari proses lahir, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya perjanjian. Kriteria klausula baku berkaitan dengan perlindungan hukum bagi distributor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor; 7/M-DAG/PER/2/2009, tanggal 9 Februari 2009, dimana dalam peraturan tersebut telah disebutkan secara tegas dan rinci tentang kriteria klausula yang harus di muat dalam surat perjanjian jual beli oleh PT.PUSRI, dan selayaknya ketentuan tersebut wajib diikuti oleh PT.PUSRI. Dengan tidak dicantumkannya klausula mengenai alokasi dan wilayah kerja masing-masing distributor secara rinci dalam SPJB sebagaimana diatur oleh pemerintah, dapat mengakibatkan ketidakpastian wilayah kerja dan alokasi pupuk bagi masingmasing distributor, maka harus dicantumkan secara jelas dalam SPJB, agar masing-masing distributor mendapat/ memperoleh kepastian terhadap wilayah kerja serta alokasi pupuk, yang mana harus diatur secara pasti. Selain itu SPJB juga tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa, dalam hal ini jika terjadi sengketa maka penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

The purpose of this study was to determine and review the letter make purchase agreement between PT. PUSRI with distributors of subsidized fertilizer, find and review the criteria for standard clause relating to legal protection for distributors, to know and assess the legal protection of distributors in the application of standard clause on subsidized fertilizer SPJB between PT. PUSRI with Distributor. Research conducted empirical juridical nature, namely the research conducted by an assessment of the legal rules relating to legal protection against the distributor with a standard clause in SPJB subsidized fertilizer between PT. PUSRI with distributors, associated with the implementation of the field. The letter and selling agreement between PT.PUSRI with subsidized fertilizer distributor to meet the conditions of the publication required by the laws of both the birth process, the implementation up to the expiry of the agreement. The default clause criteria relating to legal protection for the distributors have been set in the regulation of the Minister of Trade the number; 7/M-DAG/PER/2/2009, on 9 February 2009, where it has been mentioned in the regulations expressly and details about criteria clause to fit within the letter and selling agreement by PT.PUSRI, and such terms must be followed by PT.PUSRI. With not in the graft's clause regarding the allocation and work areas each distributor in detail in the letter and selling agreement as set forth by the Government, could result in uncertainty area of work and allocation of fertilizer for each distributor, then it should be specified clearly in the letter and selling agreement, so that each Gets a distributor acquire the certainty to area/work as well as the allocation of fertilizers, which should be regulated. In addition the letter and selling agreement also does not regulate the settlement of disputes, in this case dispute the settlement will be based on applicable law in Indonesia, which will be implemented by the District Court.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Distributor, Klausula Baku, Perjanjian Jual Beli.