PROSES PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi di Kota Bekasi Povinsi Jawa barat)

ELIESER HARAHAP, Drs. Usmar Salam, MIS.

2011 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Kota Bekasi merupakan salah satu Kotamadya yang terdapat di wilayah provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta berada pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut dengan memiliki luas sebesar 210,49 Km2 dan memiliki 12 Kecamatan yang terdiri dari 56 Kelurahan, serta mempunyai penduduk sebesar 2.319.518 jiwa. Bila dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya usaha untuk meningkatkan atau memajukan daerah dengan melalui pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah tersebut perlu adanya sumber daya manusia yang professional, trampil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab yang telah diemban oleh Pemerintah Bekasi untuk memajukan dan meningkatkan daerah menuju masyarakat yang sejahtera dengan melaksanakan pemberdayaan bagi aparatur Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses pemberdayaan aparatur Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan pembangunan daerah menuju masyarakat sejahtera dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan berdasarkan persentase, teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling) dengan jumlah 70 responden dengan ketentuan 10 responden yang menjadi nara sumber wawancara yang dianggap peneliti dapat memberikan data yang akurat dan 60 responden lainnya yang menjadi sumber data melalui kuisioner yang disampaikan peneliti, di samping itu peneliti juga memperoleh data dengan menggunakan buku-buku jurnal, laporan kinerja instansi Pemerintah serta menggunakan dokumentasi melalui foto dan recorder. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan proses pemberdayaan aparaturnya dengan melaksanakan rekrutmen, disiplin kerja dan penempatan jabatan menunjukkan adanya suatu kemajuan, di samping itu masih juga terdapat kendala atau hambatan antara lain berupa terbatasnya anggaran dalam pengembangan pegawai dan masih terdapatnya sumber daya manusia yang bekerja separuh hati sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak efektif dan efisien mungkin hal ini akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi. Pemerintah Kota Bekasi, dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pemberdayaan aparaturnya dapat bekerja secara efektif dan efisien dan profesional serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat menuju pemerintah yang baik (good governance) dalam mewujudkan tujuan otonomi yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

City of Bekasi is one municipality located in the region of West Java province, which borders directly with Jakarta located at an altitude of 19 meters above sea level with an area of 210.49 km2 and has 12 District which consists of 56 Sub-District, and has a population of 2,319,518 inhabitants. When seen from these data indicate that there is need for efforts to improve or advance the region by granting regional autonomy through the broadest. To be able to implement regional autonomy is the need for human resources professionals, skilled in performing their duties and responsibilities. Duties and responsibilities that have been carried out by the Government of Bekasi to promote and enhance the region towards a prosperous society by implementing empowerment for local government officials. The purpose of this study was to see the process of empowerment of local government officials in implementing regional autonomy in order to foster regional development into a prosperous community and implications for the resilience of the region. The research method using descriptive quantitative research methods based on the percentage, the sampling technique using stratified random sampling method by the number of 70 respondents 10 respondents who provided a resource that is considered research interviews can provide accurate data and 60 other respondents which is the source data through a questionnaire presented by researchers, in addition the researchers also obtained data using these books journals, reports the performance of government agencies as well as using the documentation through photographs and recorder. The results of these studies indicate that the efforts made in the implementation of the Jakarta City Government apparatus to implement the empowerment process of recruitment, discipline and job placement office showed an improvement, in addition there are still obstacles or barriers include a limited budget and still in the development employee the presence of human resources who work half the liver so that in carrying out duties and functions are not effective and efficient as possible this will not result in the achievement of organizational goals. Bekasi City Government, in implementing regional autonomy through empowerment apparatus can work effectively and efficiently and professionally as well as providing excellent service to the community towards good governance in realizing the goal of autonomy under the laws of 1945 and Pancasila.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Kualitas SDM