MANAJEMEN TRANSISI DAERAH OTONOM BARU (Studi Tentang Pengelolaan Politik dan Administrasi Pasca Pembentukan Kota BatuTahun 2001 - 2002)

Krihno Hadi, Drs., Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Proses pemekaran daerah terjadi sangat marak menyusul diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selama kurun waktu Tahun 2000 hingga 2009, tidak kurang dari 205 daerah otonom baru telah terbentuk, terdiri dari 7 Propinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota. Namun ironisnya, berdasarkan hasil studi dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada medio 2006 menyatakan, bahwa lebih dari 80% Daerah Otonom Baru, mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut di seputar permasalahn penetapan tapal batas, komitmen daerah induk untuk memberikan dukungan dana, pegawai yang enggan pindah ke daerah Otonom baru, konflik antara daerah induk dengan daerah pemekaran, dan konflik horisontal dalam masyarakat. Hal yang agak berbeda terjadi di Kota Batu Jawa Timur, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Malang. Sebagai daerah Otonom Baru (DOB), Kota Batu di tahun-tahun awal penyelenggaraan pemerintahannya, tidak dihadapkan pada kondisi sebagaimana dialami oleh sebagian besar ODB. Secara administratif, penataan kelembagaan pemerintah daerah di Kota Batu tidak banyak menghadapi kendala yang berarti. Smeentara dalam aspek politisnya, Kota Batu tidak mengalami gejolak politik yang dahsyat, karena hampir seluruh komponen masyarakat Batu sepakat untuk menjadikan Batu sebagai Kota Otonom. bentuk kesepakatan itu diwujudkan dalam apa yang mereka sebut sebagai kelompok kerja peningkatan status kota asministratif batu (KKSKB) atau yang popular dengan Pokja atu. Pokja inilah yang mengawal proses peningkatan status Batu menajdi Kota Otonom. Dengan emikian dapat dikatakan bahwa dalam kasus Kota Batu, tidak terjadi politisasi dalam aspek penataan adminsistrasi dan kelembagaan, seperti misalnya dalam hal penetapan tapal batas, penetapan wilayah, penetapan pusat pemerintahan, maupun dalam penataan kelembagaan pemerintahan. pada sisi lain jika dilihat dari aspek politisnya, tidak banyak kontestasi politik yang masuk ke wilayah administrasi. polarisasi [ergerakan masyarakat untuk mendukung terbentuknya Kota batu yang relatif rendah, mengakibatkan kontestasi politik yang rendah pula.

-

Kata Kunci : Manajemen transisi, pemekaran daerah, pengelolaan politik, pengelolaan administrasi dan kelembagaan