PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA NOTARIS DI KABUPATEN BANTUL

Rustomi, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta Notaris pada kantor Notaris di wilayah Kabupaten Bantul, mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Notaris yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti oleh Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) baik yang bersifat preventif maupun represif. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Disebut yuridis karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Disebut empiris karena penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pembuatan akta pada kantor Notaris di kabupaten Bantul adalah disebabkan factor dari tindakan Notaris sendiri yang melakukan pelanggaran kode etik dan UUJN dan factor kedua adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh klien (2) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Majelis pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan tindakan : preventif dengan dua langkah yaitu dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap akta-akta serta protokoler Notaris tiap enam bulan sekali, dan berkoordinasi dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris (I.N.I) Kabupaten Bantul berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris sebagai upaya pengawasan serta koordinasi tentang kebijakan-kebijakan organisasi yang berkaitan dengan tugas jabatan, organisasi serta kebijakan pemerintah. Upaya Represif Merespon dengan cepat atas laporan dari masyarakat atau permintaan dari pihak penyidik, kejaksaan dan pengadilan. sebagai pengawas dimana hak-hak klien yang dituntut dimungkinkan untuk dipenuhi oleh Notaris yang menyebabkan kerugian. Dalam hal akta yang dibatalkan dengan permohonan gugatan pembatalan atau permintaan penyidik guna proses penyidikan atas tindak pidana pada akta yang dibuat, berupa tindakan mengeluarkan surat pemberian ijin bagi pihak penyidik dengan upaya ini dimaksudkan sebagai upaya membantu agar penegakkan hukum dapat terlaksana dan hak-hak para pihak terpenuhi.

The research aims at identifying the factors causing the mistakes in deeds making in notaries offices within the area of Bantul regency, discovering how far legal protections toward the clients of notaries are performed by related parties, such as notaries, Notary Regional Supervisory Board (MPD), and Indonesian Notary Association (I.N.I), either the preventive or the repressive effort. The research belongs to juridical empiric research. It is juridical because the problem analysis is conducted based on legal material or prevailing rules related to the research material through library study to gain secondary data. It is empiric in a way that the research is based on field study to gain primary data. The research concludes that: (1) the factors causing mistakes in deeds making in notaries offices within the area of Bantul regency are the notaries’ actions which violate the ethic code and Law of Notary Position (UUJN) as well as crimes carried out by the clients, (2) legal protection measures performed by MPD of Bantul regency are preventive in two steps, such as conducting routine monitoring towards the deeds and notaries’ procedure once in every six months and coordinating with I.N.I Bantul in relation to the notaries’ tasks and position as an effort of supervising as well as coordinating the organizational policies related to position tasks, organization, as well as governmental policies. The repressive effort responds quickly the reports from the society or requests from the investigating officer, attorney, and the court as the supervisor where the demanded clients’ rights are likely to be fulfilled by the notaries causing loss. In the case of annulled deeds due to the request of annulment suit or the request from the investigating officer for investigation process over a criminal action on the deeds made, the legal protection is in the forms of releasing permit for the investigating officer aiming at assisting and guarantying the implementation of the law enactment and the fulfillment of each parties' rights.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Notaris.