KEKUATAN KEBERLAKUAN REKOMENDASI DALAM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Bobby Ariawan, SH, Andi Sandi Antonius, T.T., S.H., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan langkah hukum yang dapat dilakukan agar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum normatif empiris. Aspek normatif dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004. Aspek empiris dalam penelitian ini adalah kenyataan pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Rekomendasi BPK di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya dapat dilakukan secara efektif dan mencapai hasil yang optimal. Dalam kurun waktu pemeriksaan Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2009 Hasil Pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi sekitar 59,69%, sedangkan yang belum sesuai maupun belum ditindaklanjuti sejumlah 40,31%. Langkah hukum yang dapat dilakukan agar Rekomendasi BPK di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat mempunyai kekuatan hukum memaksa yaitu dengan memperkuat dasar hukum kewajiban pelaksanaan Rekomendasi BPK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penindakan pidana apabila suatu aturan telah dilanggar.

The Puspose of this research is to overcome Audit Result Follow Up problem and legal action that can be done to optimizing Audit Result Follow Up. The method of this research is research with normative empirical method. Normative aspect in this research is UUD 1945 with it’s amandement and Law No. 15 of 2004. Empiric Aspect in this research is implementation of Audit Result Reccomendation in Audit Board of Indonesia Central Java Province From the result of research conducted it is known that implementation of Audit Result Reccomendation in Audit Board of Indonesia Central Java Province isn‘t fully able to be carried out effectively and achieve optimum result. In an audit time range from 2000 to the first semester of 2009 the Audit Results that has been carried out according to the Reccomendation is approximately 59,69%, meanwhile the Audit Results that hasn’t match or hasn’t been carried out at all according to the Reccomendation is approximately 40,31%. Legal Action that can be done so that Audit Board of Indonesia Reccomendation in Central Java Province can have a forceful law power is to strengthten legal basis obligation to implementing Audit Board of Indonesia Reccomendation and cooperation with the law enforcer who has authority to take law measures when there is a rule breach.

Kata Kunci : Rekomendasi, Tindak Lanjut, Hasil Pemeriksaan