KONTESTASI AKTOR PERUMUS KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH (Studi Kasus Dalam Penyusunan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010)

ALDY ARTRIAN, S.SOS, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kebijakan desentralisasi saat ini telah mengatur hubungan dan kedudukan antara kepala daerah dan DPRD yang juga secara integral bagian dari pemerintah daerah, disamping itu juga diatur kewenangannya masing-masing dalam hal kebijakan anggaran daerah. APBD sebagai wujud dari kebijakan anggaran daerah tak dipungkiri dalam perumusan dan penetapannya mengalami dinamika kontestasi kepentingan oleh aktor-aktor perumusnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika yang terjadi selama pembahasan RAPBD Kota Bontang Tahun 2010 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Badan Anggaran DPRD (legislatif). Selain itu menemukan pola-pola interaksi dan kontestasi antar aktor perumus kebijakan APBD dalam mencapai kesepakatan bersama. Penelitian ini termasuk dalam penelitian case study dengan metode eksplorasi historis, yakni mempelajari sebuah kasus yang sudah berlangsung di masa lalu dengan menggali berbagai fenomena pada objek penelitian. Jenis dalam penelitian ini deskriptif dengan menganalisis data secara kualitatif. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah TAPD (eksekutif), Banggar DPRD (legislatif) dan beberapa pihak luar yang bernaung sebagai LSM. Tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, studi pustaka dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan dalam pembahasan bersama terjadi pola sharing dan bargaining mengingat perbedaan basis kelembagaan masing-masing aktor perumus. Lemahnya fungsi checks and balances oleh DPRD memberikan keuntungan kepada eksekutif untuk semenang-menang dalam pengalokasian anggaran daerah. DPRD cenderung tidak serius mengoptimalkan mekanisme musrenbang yang difasilitasi oleh Bappeda, tetapi lebih memanfaatkan reses sebagai penyerapan aspirasi konstituennya yang kemudian diupayakan agar terakomodir dalam APBD. hal ini merupakan bagian dari peran DPRD sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan dan disisi lain sebagai tindakan eksistensi politis DPRD dimata konstituennya. Masih ditemukan fenomena brokery oleh anggota DPRD terhadap APBD untuk kepentingan dirinya.

Current decentralization policy has set up the relationship and position between head of the regency and the Parliament that are integrally part of local government. It also has regulated their authorities related to the regional budget policy. It cannot deny that the formulation and the establishment of APBD as the form of regional budget policy have the dynamics of interest contestation by their actors. So that this study aims to explore the dynamics that occur during the discussion of RAPBD of Bontang City in 2010 between Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Regional Government Budget Team -executive) and Badan Anggaran DPRD (the Parliament Budget Agency -legislature). It also aims to discover the patterns of interaction and contestation among the budget policymakers in searching for a mutual agreement. This research is a case study using historical exploration methods that is studying a case that has been going on in the past by exploring various phenomena as the object of research. The type of this study is data descriptive analysis using qualitative approach. The data source of the research is TAPD (executive), Banggar DPRD (legislature) and a few outsiders under NGOs. The methods of collecting data are in-depth interview, library research and documentation analysis. The research shows that during the process of budget formulation, the patterns of sharing profit and bargaining occur as the result of the different interests of each institution of the actors. The weakness of checks and balances function by Parliament gives the Executive extensive space to arbitrarily allocate regional budget. Parliament tends to not seriously optimize “musrenbang” mechanism facilitated by Bappeda, but rather takes the advantage of the recess as the absorption of its constituents’ aspirations to be accommodated in APBD. This is part of Parliament's task as representative of society in the Government as well as to show politically their existence among their constituents. The practice of brokery is still happening among the members of Parliament toward APBD for their own interest.

Kata Kunci : Kontestasi, Aktor Kebijakan, Kebijakan Anggaran, APBD