MEKANISME PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIDAFTARKAN DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ERVINDA PARAMITA, S.H., Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian tentang mekanisme pencoretan jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan untuk membahas secara khusus mengenai mekanisme pencoretan jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu dibahas pula mengenai perlindungan hukum kepada pemberi fidusia dalam hal penerima fidusia tidak melakukan pencoretan jaminan fidusia. Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian data yang ada di lapangan. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Mekanisme pencoretan Jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur pendaftaran Fidusia. 2) Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF bagi pemberi fidusia apabila penerima fidusia tidak melakukan pencoretan jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dapat melakukan pencoretan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dengan bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia dengan syarat membawa dokumen pendukung pencoretan jaminan fidusia.

The study is about the mechanism of fiduciary deletion that has been registered at the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Regional Office of Yogyakarta. It is done to discuss specifically on the mechanism of fiduciary deletion that has been registered at the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Regional Office of Yogyakarta. It also discuss about the legal protection to the fiduciary givers if the fiduciary receiver does not do fiduciary deletion. The study uses an empirical juridical approach or socio-legal research which is the research that focuses on existing data in the field. The data that has been taken from library and field research is analyzed qualitatively by using descriptive method. The results of the study are 1) The mechanism of fiduciary deletion that has been registered at the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Regional Office of Yogyakarta basically follows the standard operating procedures specified in the Circular Letter of the Director General of General Legal Administration of the Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number: C.HT.01.10-22 about the Standardization Procedures of Fiduciary Registration 2) The legal protection provided by the Law of Fiduciary for the fiduciary giver if the fiduciary receiver does not do fiduciary deletion is that the fiduciary giver can do fiduciary deletion at the fiduciary registration office by acting as the attorney of fiduciary receiver and bringing supporting documents of fiduciary deletion.

Kata Kunci : Mekanisme, Pencoretan, Fidusia.